Hukum

  Banjarmasin, Koranpelita.com Hingga hari ini, belum ada berkas atau SPDP terkait kasus pelanggaran pidana pemilu yang masuk Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarmasin. Jika ada surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan (SPDP) yang masuk maka bidang pidana umum di kejaksaan pasti akan memproses berkas tersebut layaknya seperti kasus pelanggaran umum lainnya. ” Sampai …

  Banjarmasin, Koranpelita.com Kepala seksi, Keamanan Negara Ketertiban Umum (Kamnegtibum) dan Tindak Pidana Umum Lain (TPUL) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan (Kalsel) Adi Fachrudin SH MH mengaku sejauh ini belum ada berkas maupun laporan masuk kepihaknya. Terkait tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) seperti dugaan money politik maupun kasus pelanggaran lainnya …

Jakarta, Koranpelita.com Kejaksaan akan menyidangkan lagi kasus hoax tujuh kontainer surat suara tercoblos setelah menerima empat tersangka berikut barang-buktinya dari penyidik Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri. Ke empat tersangka yaitu S, TS, SY dan M oleh tim penyidik diserahkan kepada tim jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat …

Dr (C) Edi Ribut Harwanto SH MH    atau Eddy Law sebagai seorang akademisi  dituntut untuk lebih aktif dalam penulisan karya ilmiah seperti penulisan buku yang dapat dipergunakan para mahasiswanya untuk menjadi bahan ajar.  Buku berjudul Politik Hukum Pidana, merupakan bagian dari trasformasi ilmu pengetahuan ilmu hukum  terilhami dari buah …

Ketua kantor pengacara DAJ ( Dwipa Dista Justice ) Brigjen Pol P Drs Siswandi (purn) mengharapkan ketua PN Jaksel Drs M Arifin SH MHum agar dapat menunjuk hakim yang kredibel, memiliki integritas yang profesional tanpa dapat diintervensi pihak manapun terhadap kasus penggelapan penipuan, penjualan aset kapal terkait pelapor HS dan …

Jika Hukum Menjadi Panglima Bangsa Ini Akan Besar Jakarta, Koranpelita. cim Pestarakya lima tahunan tahun ini akan sedikit berbeda karena baik Pilpres maupun Pileg akan berlansung serentak pada 17 April 2019. Sebagai bangsa yang berdaulat harus mensuksekan pesta demokrasi tersebut secara damai dan gembira, gak perlu dirisaukan siapapun pemimpinnya.Bernarkah? “Agenda …

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar Jakarta, Koranpelita.com Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi bisa saja memanggil politisi Golkar Nusron Wahid setelah koleganya di Golkar yaitu Bowo Sidik Pangarso tersangka kasus suap “nyanyi” bahwa dirinya diperintah Nusron menyiapkan 400 ribu amplop untuk ‘Serangan Fajar’ Pemilu 2019. …

Tamperak Hadir Untuk Memerangi Korupsi Jakarta, Koranpelita.com Berawal dari keprihatinan persoalan korupsi yang dialami bangsa ini, terbesit untuk mendirikan LBH, LSM Tamperak (Tameng Perjuangan Rakyat Anti Korupsi).Tentu dengan visi misi yang mengedepan anti korupsi.Benarkah? “Langkah kedepanya bagaimana LSM  Tamperak dalam memerangi korupsi. Sejauh ini banyak LSM tidak konsisten dengan tujuan …

Sebanyak 21 Advokat Peradi Diambil Sumpah Oleh Ketua PengadilanTinggi Ambon” Jakarta, Koranpelita.com Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Respatun Wisnu Wardoyo, mengambil sumpah 21 Advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ambon. Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Respatun Wisnu Wardoyo, mengatakan sumpah yang telah dilakukan Persdi merupakan …

Pernyataan Sikap Muhammadiyah tentang Rencana Penggunaan UU Terorisme untuk Menjerat Pelaku Hoax. Jakarta, Koranpelita.com Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Maneger Nasution, MA mengkhawatirkan rencana penggunaan UU Terorisme untuk menjerat Hoaks. Dalam pernyataannya Kamis 21 Maret 2019 Menegur Nasution menegaskan sejak lama Muhammadiyah memberi perhatian serius …