Muhammadiyah Khawatirkan Penerapan UU Terorisme

Pernyataan Sikap Muhammadiyah
tentang Rencana Penggunaan UU Terorisme untuk Menjerat Pelaku Hoax.

Jakarta, Koranpelita.com

Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Maneger Nasution, MA mengkhawatirkan rencana penggunaan UU Terorisme untuk menjerat Hoaks.

Dalam pernyataannya Kamis 21 Maret 2019 Menegur Nasution menegaskan sejak lama Muhammadiyah memberi perhatian serius soal terorisme Indonesia. Bagi Muhammadiyah, semua tindakan terorisme oleh siapapun dan oleh siapapun itu adalah musuh agama dan kemanusiaan. Hanya penanganannya harus sesuai hukum, profesional, independen, dan mengedepankan prinsp-prinsip HAM.

Perhatian serius Muhammadiyah itu menemukan puncak momentumnya ketika bergulirnya kasus Siyono. Dalam konteks kasus Siyono tersebut, selain menjadi Tim Kuasa Hukum bagi Keluarga Siyono, Muhammadiyah juga memberikan beberapa usulan pada revisi UU Terorisme.

Catatan yang paling mendasar oleh Muhammadiyah terkait dengan penanganan terorisme adalah penanganan yang dilakukan oleh Densus 88, yang diduga keluar dari koridor penegakan hukum ( _rule of law_) dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

“Melihat hal tersebut, nampaknya sangat berlebihan jika saat ini Menkopolhukam Wiranto ingin menerapkan UU Terorisme dalam menangani kasus _Hoax_ dalam Pemilu 2019 ini. Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah khawatir jika ini diterapkan akan menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan UU Terorisme,” paparnya.

Mengingat ada perbedaan filosofis yang sangat mendasar antara UU Terorisme dengan UU ITE. Apatah lagi, beberapa ketentuan dalam UU Terorisme tersebut belum terdapat peraturan pelaksanaannya, seperti halnya lembaga pengawasan yang akan mengawasi penerapan UU Terorisme ini. Ini sungguh mengkhatirkan dan menebar syiar ketakutan publik.

Sedangkan dalam penerapan UU ITE dalam kasus _hoax_ tersebut saat ini juga ada banyak catatan yang harus menjadi perhatian pemerintah. Prinsip imparsialitas dalam penanganan kasus _hoax_ diduga tidak terpenuhi sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan di dalam masyarakat, maka sangat membahayakan jika kasus _hoax_ ditangani dengan UU Terorisme. Kami, juga dunia kemanusiaan, tidak menginginkan adanya Siyono-siyono baru dalam kasus _hoax_ jika UU terorirme tersebut diterapkan.

Meneger Nasution menerangkan Pemerintah dan Kepolisian sebaiknya membenahi dulu beberapa regulasi pelaksanaan yang menjadi mandat UU Terorisme juga tata kelola penanganan kasus terorisme, sebelum hasrat menerapkan UU Terorisme untuk kasus lain.

“Selain itu Pemerintah dan DPR diharapkan segera memenuhi peraturan untuk pelaksanaan UU tersebut,” pungkasnya.

 

About dwidjo -

Check Also

Satu Lagi Pejabat Jadi Tersangka Dugaan Suap Proyek PUPR Lamsel

Kalianda, Koranpelita.com KPK RI kembali menetapkan tersangka baru, pada korupsi APBD Pemkab  Lampung Selatan, tahun …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *