Hukum

Junaidi Divonis Empat Tahun Penjara di PN Jakpus

Jakarta, koranpelita.com Junaidi, terdakwa kasus mark up harga tanah divonis empat tahun penjara oleh Pengadilan Jakarta Pusat, Senin (19/10/2020). Vonis hakim itu sesuai dengan tuntutan Jaksa Guntur sebelumnya menuntut terdakwa Junaidi empat tahun penjara. Sidang itu dipimpin Jaksa Hakim Tuty dengan hakim anggota Bambang dan Yusuf. Majelis  hakim menyatakan, terdakwa terbukti …

Read More »

Mencermati Aspek Sosiologis Dari UU Cipta Kerja

Oleh: Dr. H. Joni,SH.MH *Penulis, Notaris tinggal di Sampit. SAMPAI dengan amkhir pekan ini, UU Cipta Keerja (UU Ciptaker) sudah diserahkan ke presiden Jokowi, untuk disahkan. Tentu formalnya ditelaah terlebih dulu, dalam jangka waktu 30 hari. Jika dalam jangka waktu itu tak disahkan, menurut ketentuan dalam UUD 1945 maka UU …

Read More »

UU Ciptaker,  Antara Kepastian dan Harapan

Oleh: Dr. H. Joni,SH.MH *Penulis Notaris tinggal di Sampit. ​ OMNIBUS LAW atau Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) juga dikenal sebagai Undang Undang Sapujagat. Keberadaannya, dengan satu tujuan super pasti adalah mengundang investasi. Dari titik ini, kemudian berimplikasi pada banyak sisi, tepatnya sekitar 80an ketentuan yang terkena implikasinya. Misalnya …

Read More »

Satu Lagi Pejabat Jadi Tersangka Dugaan Suap Proyek PUPR Lamsel

Kalianda, Koranpelita.com KPK RI kembali menetapkan tersangka baru, pada korupsi APBD Pemkab  Lampung Selatan, tahun 2016-2017. Setelah Asisten II Ekobang Pemkab Lampung Selatan menjadi tersangka, kini KPK kembali menetapkan tersangka baru. Kadis PUPR Pemkab Lampung Selatan Sy, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Tahun 2016-2017 ia menjabat sebagai Kassubag Keuangan Dinas PUPR. …

Read More »

Anang Iskandar: Tidak Rasional Penyalahgunaan Narkotika Dipejara

Jakarta, koranpelita.com Penyalahguna narkotika merupakan penderita sakit adiksi ketergantungan narkotika dan gangguan mental kejiwaan. Mereka adalah korban kejahatan narkotika tidak rasional jika dikatakan sebagai pelaku kejahatan. Bahkan tidak adil kalau dalam proses peradilan pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Sebagai penderita sakit adiksi ketergantungan narkotika dan ganguan mental kejiwaan, mereka harus disembuhkan atau …

Read More »

Terdakwa Kasus Mark Up Harga Tanah Dituntut Empat Tahun Penjara 

Jakarta, koranpelita.com Terdakwa Junaidi dituntut 4 tahun penjara pada sidang virtual terkait perkara mark up harga jual tanah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (28/9). Jaksa penuntut umum Guntur, SH dalam amar tuntannya mengatakan, terdakwa Junaidi terbukti ikut melakukan mark up harga tanah bersama terdakwa Fikri Salim (disidangkan terpisah). Tanah …

Read More »

Delapan Hakim dan Pegawai Pengadilan  Meninggal Akibat Covid-19

Jakarta, koranpelita.com Pihak Mahkamah Agung (MA) melansir ada 8 aparatnya meninggal dunia karena COVID-19. Sementara  318 aparat pengadilan dinyatakan positif terpapar virus Corona. Kedelapan orang yang meninggal dunia terdiri dari hakim dan pegawai pengadilan. Data itu dikutip dari corona.mahkamahagung.go.id, Minggu (27/9). Dari jumlah 318 aparat positif terpapar Covid-19, tercatat 91 …

Read More »

Minta Kewenangan Penyidikan, Pakar Hukum Sebut Jaksa Terkesan Serakah

Semarang,Koranpelita.com Revisi Undang-Undang (RUU) Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 menjadi sorotan karena ada perluasan wewenang bagi jaksa, yakni bertindak dalam fungsi penyelidikan dan penuntutan sebagaimana tertulis di Pasal 1 Ayat (1). Sebab, jaksa dianggap serakah lantaran mau mengambil banyak tugas dan fungsi penegakan hukum. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul …

Read More »

157 Pegawai KPK Mengundurkan Diri  Sejak 2016 Hingga September 2020

Jakarta, koranpelita.com Sebanyak 157 pegawai KPK mengundurkan diri terhitung dari tahun 2016 sampai September 2020. Pihak KPK menganggap hal biasa dalam sebuah institusi ada pegawai yang mengundurkan diri. Terakhir mantan Juri Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan mengundurkan diri sebagai pegawai KPK. “Sebagai sebuah organisasi, ada pegawai mengundurkan diri adalah hal yang …

Read More »

Ketua KPK Firli Dinyatakan Melanggar  Kode Etik Naik Helikopter Mewah

Jakarta, koranpelita.com Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan Ketua KPK Firli Bahuri melanggar kode etik karena naik helikopter mewah saat berkunjung ke Sumatera Selatan. Firli mendapat teguran tertulis II dari Dewas KPK. Ketua KPK itu juga diingatkan Dewas tidak mengulangi perbuatannya lagi. “Menghukum terperiksa sanksi ringan berupa teguran tertulis II agar terperiksa …

Read More »