www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta, Koranpelita.com
Berbicara tentang Board Of Peace (BOP) yang belakangan banyak dipertentangkan oleh berbagai kalangan karena dinilai tidak menguntungkan Indonesia bahkan cenderung menyeret Indonesia kedalam pusaran kepentingan Amerika Serikat (AS), tokoh seniman senior sekaligus politisi Erros Djarot meminta Pemerintah untuk transparansi dan akuntabilitas kepada rakyat. Langkah ini dapat dikatakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya dan demi menghindari spekulasi maupun kesimpang siuran informasi dikalangan publik.
Sebab nyatanya tidak semua lapisan masyarakat memahami BOP. Bahkan badan legislatif DPR RI pun tidak dimintai pendapatnya saat Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden AS Donald Trump meneken piagam BOP pada 26 Januari 2026 di Dabos, Swiss.
Jika BOP digadang-gadang sebagai wadah yang dibentuk untuk kepentingan perdamaian di Palestina, namun yang menjadi pertanyaan justru negara Palestina tidak dilibatkan didalamnya, bahkan perang terus berkecamuk.
“Apalagi kalau bicara perdamaian, apa bisa dengan membiarkan sebuah negara perang dengan negara lain? Apa negara AS menyerang, kita mendukung? Kan, ga. Apa ada perdamaian di Palestina? Kan, juga ga ada tanda-tandanya”, ujar Erros.
Menurut Erros, tidak ada tanda-tanda perdamaian akan terwujud di bumi Palestina sebab yang terjadi justru peperangan antara AS dengan Iran, sementara Indonesia berada didalam BOP yang pembentukannya diprakarsai oleh AS.
Meski demikian, Erros masih melihat peluang bagi Indonesia untuk bisa keluar dari BOP. Sebab tidak ada yang namanya ‘terlanjur’ bagi negara. Terlebih Presiden Prabowo sendiri pernah berjanji jikalau memang BOP tidak sesuai dengan harapan maka sewaktu-waktu Indonesia bisa keluar.
“Tidak ada yang namanya ‘terlanjur’ bagi negara. Pak Prabowo sendiri janji kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dia mau keluar”, tuturnya.
Dalam pandangan Erros, keterlibatan lembaga legislatif seperti DPR menjadi elemen krusial pada setiap kebijakan strategis negara, termasuk yang berkaitan dengan kerja sama internasional dan kedaulatan.
Dengan adanya komunikasi terbuka antara pemerintah dan DPR, diharapkan setiap kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh rakyat serta tetap berada dalam koridor konstitusi.
“Jadi menurut saya, seyogyanya Pak Prabowo bertindak yang ksatria. Kalau perlu ambil langkah kedepan. Seharusnya pemerintah bisa bertanggungjawab supaya tidak terjadi polemik. Jelaskan dulu supaya rakyat tidak bertanya-tanya. Begitupun masalah kedaulatan negara,” saran Erros.
Erros juga menekankan bahwa langkah pemerintah dalam menjalin hubungan global, termasuk upaya perdamaian, harus tetap berlandaskan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan diplomasi dan pertahanan, sehingga Indonesia tetap berperan sebagai pihak yang menjunjung tinggi perdamaian dunia tanpa mengabaikan kepentingan nasional.
Lebih lanjut, ia melihat bahwa klarifikasi langsung dari pihak terkait, termasuk pejabat yang terlibat dalam isu tersebut, akan membantu meredakan polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Transparansi ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah sekaligus upaya memperkuat kepercayaan publik.
Secara keseluruhan, Erros berharap agar pemerintah terus mengedepankan keterbukaan, memperkuat sinergi dengan DPR, serta memastikan setiap kebijakan strategis benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia
“Pemerintah harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas kepada publik, penjelasan yang komprehensif dari Presiden Prabowo Subianto sangat penting agar masyarakat tidak diliputi spekulasi maupun kesimpangsiuran informasi,” tutup Erros. (Vin)
