www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta, KoranPelita.com
Perum Perhutani sepakat melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Agung dalam rangka mengantisipasi berbagai persoalan hukum yang dihadapi perusahaan terutama di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Datun.
Kesepakatan itu diwujudkan dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama oleh Direktur Perum Perhutani Denaldy D Mauna dan JAM Datun Loeke Larasati di Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa
(19/03/2019)
Dirut Perum Perhutani Denaldy mengakui kerjasama dengan pihak Kejaksaan memberi dampak sangat positif bagi pihaknya di dalam upaya mengantisipasi dan menghadapi terjadinya masalah atau sengketa hukum dalam pengelolaan perusahaan dan pengelolaan hutan.
Apalagi, tutur Denaldy, sebagai BUMN pengelola 2,4 juta hektar hutan di Pulau Jawa dan Madura, Perhutani seringkali menghadapi persoalan kompleks dalam mengamankan kawasan hutan negara dan tanah-tanah aset perusahaan tersebut.
“Karena Kejaksaan melalui bidang Datun dapat membantu memberi pertimbangan hukum termasuk pendampingan dalam pembuatan produk-produk hukum di Perum Perhutani sehingga sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance,” tuturnya.
Sementara AM Datun Loeke Larasati mengatakan kesepakatan kerjasama yang ditanda-tangani merupakan kerjasama lanjutan antara Perhutani dengan JAM Datun yang telah berakhir pada 29 April 2018.
Dikatakannya dalam melaksanakan kegiatannya, Perum Perhutani seringkali dihadapkan tidak hanya permasalahan teknis semata namun juga pada permasalahan di bidang hukum.
Oleh karena itu, tuturnya, negara atau pemerintah mempunyai institusi yang diberi wewenang menangani serta mewakili negara atau pemerintah dan menjadi kuasanya, yaitu Kejaksaan yang dapat menjalankan tugas dan fungsi di bidang Datun. Selain penandatangan Kerjasama juga dilakukan kerjasama dengan wilayah kerja dari Perum Perhutani yaitu antara Kajati dan kadivre Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Banten. (did)
