POLRI SUDAH BENTUK SATGAS MAFIA, SAATNYA BERANTAS MAFIA TANAH.

KP Norman Hadinegoro Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara, menghimbau Polri turun tangan memberantas mafia tanah yang sudah meresahkan rakyat.

Maraknya pencaplokan tanah rakyat karena keserakahan pengusaha untuk menguasai tanah tanah rakyat baik ditanah untuk perkebunan maupun untuk tanah properti.

Bahkan studi kasus kami diSentul dan Cijayanti Kabupaten bogor , perusahaan pengembang nekad berani mencaplok tanah rakyat dengan memasang Plang Perusahaan ditanah milik rakyat yang belum pernah dijual dan dibebaskan, bahkan surat asli kepemilikan masih utuh ditangan pemilik.

Jika seperti ini dibiarkan berlarut larut, akan merugikan rakyat yang sudah puluhan tahun memiliki tanah baik tanah garapan murni maupun tanah adat

KP Norman Hadinegoro mengatakan bahwa Mafia Tanah sangat berani memasang Plang atau mematok diatas tanah rakyat.

Biasanya Pengembang atau cukong akan memperluas tanah dan investasi tanah lalu para mafia tanah memegang peranan ialah para calo tanah {beong} mengakui tanahnya diatas milik orang lain bahkan terjadi pemalsuan surat tanah lalu menawarkan ke Pengembang dan perusahaan

Hal ini bisa terjadi karena aparat desa juga ikut bermain , cukong dan pengembang ikut bermain dengan perangkap hukumnya mereka bekerja sama sangat rapih dan memiliki hubungan dengan Notaris, BPN dan oknum pejabat dan pengacara.

Presiden Jokowi mengingatkan terus kepada Polri agar Mafia tanah sarat dengan preman segera harus diberantas keberadaannya.

Mafia tanah adalah benang kusut yang harus diuraikan oleh Polri bahkan mafia tanah lebih suka penyelesaian sengketa tanah rakyat melalui jalur pengadilan dan ini merugikan rakyat kecil karena jalur ini memakan waktupenyelesaiannya bertahun tahun.

Menurut KP Norman Hadinegoro banyak kasus tanah milik rakyat yang sudah beralih kepemilikan dengan terbitnya Sertipikat tanah atas nama pihak lain, bahkan ada yang double Sertikat dari kepemilikan yang berbeda . Semoga Polri turun kebawah dengan sudah dibentuknya Satgas Mafia.

Di Era Presiden Jokowi menjadi PR besar Polri untuk mengungkap benang kusut masalah pertanahan di Indonsia.
Keberpihakan Presiden Jokowi sudah terang benderang dengan memberikan Sertipikat gratis untuk Rakyat Indonesia.

(Dohand)

About editor

Check Also

Tiga Pelaku Dugaan Perdagangan Anak di Karaoke Pink Tegal Digelandang Polda Jateng

Semarang,koranpelita.com Kasus dugaan perdagangan anak dibawah umur yang berada di Karaoke Pink Kota Tegal,  yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *