Mempertanyakan Pertanyaan Assesment Mengarah Ke Pelemahan KPK

Oleh: Dr. H. Joni. SH.MH

*Penulis, Notaris tinggal di Sampit.

Kontroversial. Itulah istilah yang kiranya tepat untuk menggambarkan tes yang dilakukan oleh KPK. Gambaran awam terhadap tes itu, dilaksanakan terhadap seluruh pegawai KPK, dalam rangka untuk menjadikan mereka sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), sesuai amanat dari UU KPK yang baru. Tes itu adalah tes assesment wawasan kebangsaan. Hasilnya dikabarkan puluhan pegawai KPK bakal diberhentikan per 1 Juni 2021. Mereka ini tepatnya berjumlah 70 orang, yang dinyatakan tidak lolos. Dari sisi performance justru mereka ini adalah orang orang hebat, beberapa diantaranya yakni Novel Baswedan, penyidik senior KPK, dan Wijanarko.
Pelaksanaan dan substansinya adalah pertanyaan dari tes itu banyak yang kemudian dipertanyakan karena tidak sesuai dengan kinerja di KPK. Tidak ada hubungan dan dinilai sebagai semacam upaya untuk menyingkirkan tenaga yang selama ini justru profesional karena komitmennya terhdap pemberantasan korupsi. Dalam bahasa yang lebih universal, tes itu merupakan upaya pelemahan KPK, yang selama ini seolah tak lepas dari hantaman badai yang terus menerus dialamatkan kepada Lembaga antirasuah itu.

Sebagian Kecaman dan Pertanyaan Nyeleneh
Memang saat ini segala sesuatu harus dilaksanakan secara transparan, apalagi menyangkut Lembaga yang sangat penting, seperti KPK ini. Keterbukaan yang tidak dilaksanakan sebagaimana harusnya akan membuahkan kecaman dan melahirkan kegaduhan yang sejatinya tidak perlu. Termasuk dalam kaitan dengan seleksi demi alih status yang kontroversial ini.

Kecaman itu misalnya datang dari Gerak Perempuan dan KOMPAKS (Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual) yang mengecam keras pelaksanaan tes alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dimaksud. Substansinya tes ini diwarnai beberapa pertanyaan tidak etis yang bernuansa seksis, mengandung bias agama, bias rasisme dan diskriminatif. Gerak Perempuan mencatat dari berbagai sumber berita terdapat beberapa pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya tes tersebut.

Penilaian tentang pertanyaan yang seksis dan bermuatan pelecehan. Misalnya tentang atau terkait status perkawinan. Dalam tes wawancara, seorang pegawai KPK ditanyai mengenai statusnya yang belum menikah. Dari informasi yang didapatkan, salah satu pegawai KPK harus menghabiskan waktu 30 menit untuk menjawab pertanyaan seputar hasrat seksual. Lalu ada yang dilanjutkan berhubungan dengan status perkawinan, dan ada yang dilanjutkan dengan pertanyaan seksis “masih ada hasrat apa nggak?”. Berikutnya, pertanyaan yang bisa disebut nyeleneh terkait dengan kesediaan menjadi istri kedua. Juga pertanyaan mengenai: “kalau pacaran ngapain aja?”.

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada kaitannya dengan tugas, peran, dan tanggung jawab seorang pegawai KPK dan tidak layak ditanyakan dalam sesi wawancara. Pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang bernuansa seksis karena didasari oleh anggapan yang menempatkan perempuan sebatas pada fungsi dan peran organ reproduksinya dan sangat menghakimi privasi dari pegawai KPK tersebut.

Bertentangan dengan Konstitusi
Pertanyaan dan pernyataan yang seksis ini juga menunjukkan buruknya perspektif gender dari aparatur negara. Hal ini bertentangan juga dengan Pasal 28G (1) UUD 1945 & amandemennya, yang secara tegas menyebut bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi“.

Berikutnya, ada pertanyaan terkait kehidupan menjalankan ajaran agama atau seputar beragama, yaitu tentang tata cara seorang menjalankan ajaran agamanya. Agama merupakan hak setiap Warga Negara dan privasi seseorang yang seharusnya tidak menjadi pertanyaan dalam seleksi pekerjaan. Seharusnya seleksi pekerjaan bersifat profesional dan sebisa mungkin terbebas dari berbagai bias pribadi si pewawancara. Salah satunya jangan sampai menimbulkan bias agama. Pertanyaan seperti “Islamnya Islam apa?” dan “Gimana kalau anaknya nikah beda agama?”. Pertanyaan ini juga tidak ada kaitannya dengan tujuan tes maupun pada kinerja dan tanggung jawab kerja.

Sementara pada pertanyaan yang tidak kalah nyeleneh terkait dengan dimensi yang bersifat rasis. Para pegawai KPK diminta untuk bersetuju atau tidak terhadap sebuah pernyataan. Muncul pernyataan seperti “Semua orang Cina sama saja” atau “Semua orang Jepang kejam”. Sulit membayangkan penilaian yang dilakukan berdasarkan pertanyaan dari tes seperti ini. Apalagi pilihannya hanya dipaksa untuk menjawab sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Padahal perilaku korup dari seorang berkualifikasi koruptor bisa datang dari semua ras tanpa terkecuali karena orang bertindak korup bukan karena rasnya.

Tidak Etis Sebagai Media Peralihan Status
Melihat dari jenis tes dan pertanyaan yang diberikan dalam tes alih status Pegawai KPK dimaksud, pihak KOMPAKS mengkritisi dan mempertanyakan kepentingan dari pelaksanaan tata cara dan tujuan tes peralihan ini. Beberapa hal yang menjadi catatan adalah pemilihan model tes, pertanyaan yang diberikan, serta tata cara penilaian yang menjadi kriteria peralihan para Pegawai KPK menjadi ASN dimaksud. Adalah menjadi kekhawatiran utama dari mereka, bahwa pertanyaan yang menunjukkan kriteria pemilihan ASN sangat tidak etis, seksis, dan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Hal yang menjadi kontroversi adalah Aparatur Sipil Negara memiliki budaya kerja yang berbeda dengan status pegawai KPK. Pegawai KPK tidak memiliki kebebasan berserikat dan berkumpul ketika statusnya beralih menjadi ASN. Wadah Pegawai KPK (WP KPK) sebagai kolektif pegawai KPK memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga KPK dari gangguan pihak luar yang ingin menguasai dan menghancurkan KPK. Kekosongan orang-orang kritis di KPK tentunya akan menimbulkan kerugian besar bagi KPK untuk menjalankan fungsi secara maksimal dan optima.

Tes peralihan ini dianggap menjadi salah satu proses menyaring orang-orang yang selama ini kritis terhadap kebijakan pemimpin, bahkan terhadap kebijakan negara yang dibelokkan justu untuk tujuan tidak melindungi KPK dalam rangka membasmi koruptor. Hal ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi dan menggiring opini peserta, sebagaimana contohnya di atas. Hal ini menunjukkanpula bahwa proses tes peralihan tidak dilakukan secara profesional dan etis, terutama pertanyaan nyeleneh yang bersifat pribadi, seksis, dan diskriminatif.

Tuntutan
Dari proses profesional dan terhormat ini tercoreng dengan adanya orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap perempuan pegawai KPK yang menjadi peserta tes. Untuk itu, Gerak Perempuan dan KOMPAKS menuntut, agar Pimpinan KPK untuk membatalkan evaluasi yang dilakukan berdasarkan hasil tes ngawur semacam ini. Untuk itu Dewan Pengawas KPK memberikan sanksi berat kepada Ketua KPK dan Pimpinan KPK yang membentuk peraturan Komisi KPK dan melakukan tes ini serta pihak-pihak yang menjalankan tes ini.

Berikutnya, semua pihak terkait menjamin kemanan dan perlindungan identitas dari para peserta tes yang diharuskan menjawab pertanyaan-pertanyaan tidak etis, seksis, rasis dan diskriminatif. Ditujukan pula tuntutan kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan proses dan menganulir Tes Peralihan ASN tersebut yang terbukti melakukan pelecehan terhadap Pegawai KPK dan melampaui wewenang. Presiden sebagai Lembaga yang menerbitkan Keppres pengangkatan pimpinan KPK untuk menindak Pimpinan KPK yang melakukan pelecehan terhadap Pegawai KPK peserta tes melalui Asesemen Wawasan Kebangsaan.

Tuntutan yang dinilai berat juga ditujukan kepada Pemerintah dan DPR untuk mencabut UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi karena pengesahan UU tersebut justru semakin menghancurkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Disertai dengan tuntutan untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan.***

About dwidjo -

Check Also

Kemahiran Membaca Kelemahan “Iron Dome”, Sebabkan Israel Ditembus Roket

Oleh : Dede Farhan Aulawi Penulis, Pemerhati Teknologi dan Strategi Pertahanan. Saat ini sebagian besar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *