Memaknai Hari Ratifikasi Penghapusan  Diskriminasi Terhadap Perempuan

Oleh: Dr. H. Joni,SH.MH

BAGAIMANA memaknai permasalah sosial berkenaan dengan kedudukan perempuan dalam kancah interaksi social, atau lebih konkretnya berhubungan dengan kesetaraan pria wanita atau kesetaraan gender. Bahwa pada tanggal 24 Juli, tercatat Pemerintah Republik Indonesia Meratifikasi Konvensi Perempuan Dengan UU NO.7 Tahun 1984. Undang Undang inin adalah tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Ratifikasi itu adalah tonggak sejarah kesetaraan gender. Oleh karena itu setiap tanggal 24 Juli senantiasa dikenang sebagai hari kesetaraan gender. Dengan ratifikasi Konvensi Wanita ini, segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki–laki – perempuan) harus dihapus. Contoh konkret tentang perlakuan pemberian upah karyawati di bawah upah buruh pria harus dihapus. Di dalam kancah perpolitikan dan birokrasi pun demikian. Dunia politik kontemporer dengan ratifikasi itu kemudian berubah petanya. Intinya tidak ada lagi perbedaan. Teregantung kepada prestasi yang didasari pada kesempatan dan prospek yang sama.

Dengan demikian tak ada lagi perbedaan perelakuan dan penghargaan terhadap pria dan wanit. Kesemuanya didasari pada dunia nyata bahwa pembangunan suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum wanita atas dasar persamaan dengan kaum pria. Dunia faktual menyatakan bahwa besarnya sumbangan wanita terhadap kesejahteraan keluarga dan membesarkan anak meerupakan sumbangan terbesar dalam perjalanan hidup individu. Untuk itu tak ada lagi alasan diskriminasi.

Substansi
Perjalanan kesetaraan gender yang mendudukkan perembpuan dan laki laki sejajarar ini cukup panjang. Pada kancah internasional, tercatat adanya CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women). Sebuah Kesepakatan Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini menggariskan prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia, norma-norma dan standar-standar kewajiban, serta tanggung jawab negara dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Posisi Indonesia adalah salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi ini dan sebagaimana dinyatakan bahwa pada 24 Juli 1984 telah meratifikasinya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984. Konvensi ini salah satu dari 8 konvensi hak asasi yang diratifikasi Indonesia. Tercatat, sejak kelahirannya, Komite CEDAW sudah melahirkan 34 Rekomendasi Umum (General Recommendation/ GR) sebagai perluasan respon atas berkembangnya isu-isu perempuan yang semakin kompleks.

Melalui GR tersebut, Komite mempunyai alat untuk me-review sebuah negara untuk mempertanyakan dan merekomendasikan isu-isu yang lebih kompleks yang belum terumuskan dalam Konvensi aslinya. GR tersebut antara lain seperti isu sirkumsisi perempuan (GR 14), Kekerasan terhadap perempuan (GR 12 dan 19), Isu perlindungan buruh migran (GR 26), Perempuan dalam konteks konflik (GR 30) dan terakhir adalah tentang perempuan pedesaan (GR 34).

Sebagai salah satu mekanisme HAM nasional, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menggunakan kerangka CEDAW dalam kineerjanya, mengkontribusikan temuan dan pengetahuan untuk memperkaya instrumen HAM. Termasuk partisipasinya dalam konsultasi merumuskan rekomendasi general yang berbasis modalitas Komnas Perempuan, memfasilitasi Komite CEDAW dengan informasi substantif maupun jaringan yang dibutuhkan dalam kunjungannya ke Indonesia atau pertemuan regional maupun internasional yang berbasis kesetaraan gender.

Selain itu, Komnas Perempuan juga intensif menyerahkan laporan reguler kepada Komite CEDAW tentang implementasi Konvensi ini di Indonesia. Terutama tentang terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai dasar Komite untuk menyampaikan rekomendasi pada Indonesia. Dalam laporan terakhir, isu-isu yang harus serius diperhatikan Indonesia antara lain masih adanya diskriminasi, perkawinan anak, mutilasi/sirkumsisi terhadap perempuan.

Beberapa catatan Komnas Perempuan atas pelaksanaan CEDAW di Indonesia: pertama Isu yang berkembang, baik diskriminasi maupun kekerasan semakin kompleks dan massif dibanding daya respon negara dalam menanganinya. Demikian pula masih terjadinya kekerasan yang bersifat lintas batas (trafficking, drug trafficking, migrasi).

Namun Konvensi mencatat masih teerjadinya penyempitan ruang perlindungan yang hanya melindungi warga negara tersebut dibanding melindungi perempuan lintas batas.

Tercatat pula, dalam kaitan dengan keharusan kesetaraan ini masih minimnya sosialisasi substansi CEDAW atau UU RI No. 7 Tahun 1984 kepada aparatus negara maupun publik sebagai prinsip hak konstitusional perempuan sebagai manusia dan warga negara. Dalam kaitan ini, belum optimalnya pengawalan yang sistemik dan sistematik atas rekomendasi komite CEDAW.

Keterlambatan laporan RI kepada Komite CEDAW adalah kelengahan tanggung jawab moral Indonesia pada mekanisme HAM internasional dan potensial jadi preseden bagi negara-negara lainnya. Terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan untuk memastikan pelaksanaan mandat CEDAW oleh Pemerintah dalam memberikan perlindungan korban, maka Komnas Perempuan bersama mitra-mitranya membuka akses dan mengolahnya menjadi temuan-temuan penting.

Apresiasi terhadap kenyataan sosial tentag perlakuan terhadap perempuan harus diakhiri. Bahwa Komnas Perempuan menerma pengaduan yang mencapai ratusan kasus. Faktanya 90% adalah kasus kekerasan berbasis gender dan sebanyak 10% adalah kasus yang tidak berbasis gender.

Kenyataan ini sangat menyedihkan Ketika ternyata sudah sekian lama ratifikasi atas konvensi dimaksud tetap masih terjadi marginalisasi terhadap perempuan. Untuk merespon berbagai bentuk kekerasan tersebut, Komnas Perempuan menyampaikan temuan untuk ditindaklanjuti, yaitu menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dan memberikan proteksi secara nyata kepada perempuan ketika meniti kehidupan dengan segala kompleksitas permasalahannya secara protektif dan bertanggungjawab.(Penulis Notaris tinggal di Sampit)

About dwidjo -

Check Also

Kesaksian Jurnalis Palestina Bushra Jamal Ath-Thawil, Ungkap Fakta Penjajahan Zionis Israel

BUSHRA Jamal Muhammad Thaweel (22) memilih profesi wartawan setelah menyaksikan sendiri ayah dan ibunya ditangkap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *