Penolakan Masyarakat Atas Tempat Karantina Pasien Covid-19, Karena Kurang Sosialisasi dan Edukasi

Banjarmasin, Koranpelita.com

Banyaknya penolakan dari warga masyarakat sekitar di Banjarmasin, berkait tempat yang akan dijadikan karantina orang terduga Covid-19, disebabkan kurangnya sosialisasi dan  edukasi atas bahaya dan manfaatnya.

Selain itu, sikap aparat yang juga terkesan terlalu berlebihan dalam menurunkan tim pengawalan jika ada orang atau masyarakat terduga Covid-19, kerap bisa memicu keterkejutan dan ketakutan dimasyarakat.

” Banyaknya penolakan itu karena tim gugus kurang sosialisasi dan mengedukasi masyarakat,” Tegas Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saipuddin, kepada wartawan di Banjarmasin, Rabu (15/4/2020).

Seharusnya lanjut Ketua Komisi membidangi pendidikan, kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesehatan ini, tim gugus lebih banyak lagi memberikan sosialiasi dan edukasi. Sehingga masyarakat akan lebih paham lagi tentang persoalan untuk memutus penyebaran wabah virus corona ini.

Begitu pula masyarakat lainnya harus mengetahui bahwa pasien ODP maupun PDP adalah merupakan korban yang harus dibantu tak tidak perlu dijauhi.

Politisi Gerindra ini juga menekankan satu hal sangat penting dan menyarankan agar saat pelaksanaan  seperti ditempat atau lokasi karantina, tidak perlu membawa aparat yang berlebihan, seperti di  HKSN Banjarmasin Utara, hanya ada dua atau tiga pasien, tetapi aparatnya berpuluh-puluh bahkan membangun kemah komando dilokasi

” Ini seharusnya bisa dipertimbangkan tim gugus, dan saya sarankan ini tidak perlu seperti itu, karena bisa membuat masyarakat takut dan resah,” kata Lutfi.

Diapun menyebut, sebagai wakil rakyat di tingkat provinsi, tentunya tidak  bisa sertamerta lepas tangan atas persoalan ini. Sebab, provinsi terdiri dari 13 kabupaten kota, yang sudah tentu merupakan satu kesatuan tanggungjawab jika masyarakat tertimpa musibah apapun. (Ipik)

About kalselsatu

Check Also

Libatkan  Milenial Untuk Cegah KDRT Sejak Dini

Kota Banda Aceh, Koranpelita.com Kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi di Provinsi Aceh. Tahun 2019, diketahui …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *