Yusril Ajukan PK Kasus ‘Sengketa’ Tanah di Bali

Yusril Ajukan PK Kasus ‘Sengketa’ Tanah di Bali

Koranpelita.com

Pakar Hukum dan Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, melalui kantor Hukum Ihza & lhza Law Firm, sebagai Kuasa Hukum dari Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata, Christoforus Richard alias Christoforus Richard Massa, menyayangkan adanya pihak-pihak yang mengklaim sebagai pembeli yang beritikad baik atas tanah SHGB No. 72/Ungasan dan SHGB No. 74/Ungasan.

“Salah satu kreteria pembeli beritikad baik yang wajib dipenuhi menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 adalah melakukan jual beli atas objek tanah dengan pemilik yang sah.  Sementara klien kami tidak pernah menjual tanah di Desa Ungasan, Badung, Bali,” kata Yusril dalam jumpa pers di kantornya, di Jakarta, kemarin.

Yusril menyebut kliennya sama sekali tidak pernah melakukan penjualan tanah dengan siapapun sehingga jika ada klaim dari pihak-pihak yang merasa sebagai pembeli beritikad baik, adalah klaim imajinasi tanpa dasar hukum yang jelas dan tanpa memiliki bukti.

“Pengadilan sudah menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak yang menjual dan membeli tanah milik PT Nusantara Ragawisata dimana Christoforus Richard menjabat sebagai direktur utama, adalah perbuatan melawan hukum dan seluruh akta jual-beli berkaitan dengan tanah tersebut telah dibatalkan,” kata Yusril.

Yusril mengacu pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: 3351 K/Pdt/2018, tanggal 17 Desember 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 120/Pdt/2018/PT.DKI, tanggal 15 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 426/Pdt.G/2016/PN.Jkt.SeI, tanggal 9 Agustus 2017.

“Pihak pembeli yang merasa dirugikan seharusnya menuntut ganti kerugian dari pihak penjual yang telah dinyatakan perbuatanya melawan hukum dan bukan justru meminta pertanggungjawaban dari klien kami yang dalam hal justru menjadi korban,” kata Yusril.

Yusril pun mengaku saat ini tengah menempuh upaya PK (Peninjauan Kembali)  ke MA terkait pidan penjara kliennya yang dituduhkan dalam kasus pemalsuan. Padahal hasil uji Laboratorium Forensik (Labfor) Bareskrim Polri, bahwa tanda tangan yang tertera pada dokumen yang dimaksudkan bukanlah milik Christoforus Richard.

“Bukti ini akan kami jadikan Novum atas putusan Kasasi Mahkamah Agung, yang mana bukanlah orang yang telah membuat dan menggunakan surat palsu sebagaimana yang dituduhkan,” kata Yusril. (Vin)

About ervin nur astuti

Check Also

Satu Lagi Pejabat Jadi Tersangka Dugaan Suap Proyek PUPR Lamsel

Kalianda, Koranpelita.com KPK RI kembali menetapkan tersangka baru, pada korupsi APBD Pemkab  Lampung Selatan, tahun …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *