MLA Mudahkan Lacak Hasil Korupsi di LN

Jakarta, KP
 LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) memberikan apresiasi terhadap pemerintah Indonesia yang berhasil menggandeng negara Swiss menanda-tangani perjanjian bantuan hukum timbal balik soal pidana atau Mutual Legal Assistance (MLA)
“Karena melalui MLA akan memudahkan pemerintah melacak harta-harta diduga hasil korupsi maupun kejahatan lainnya yang dibawa lari dan disembunyikan pelaku di luar negeri termasuk di Swiss,” tutur Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada KP,Selasa (12/2/2019).
Dia mengakui tidak mudah membuat perjanjian terkait bantuan hukum timbal balik soal pidana dengan negara lain, termasuk dengan Swiss. “Karena itu jika sekarang baru dilakukan penandatanganan MLA saya anggap tepat saja,” tuturnya.
Meskipun, ditegaskannya, perjanjian MLA antara Indonesia dengan Swisss harusnya sudah dilaksanakan jauh-jauh hari sebelumnya.
Dia sendiri tidak sependapat jika penandatanganan MLA tersebut dimaksudkan ditujukan dengan sasaran pada kelompok atau rezim tertentu yang diduga menyembunyikan hartanya yang diduga berasal dari berbagai kejahatan termasuk korupsi.
 “Semestinya tidak demikian. Karena siapapun yang korupsi dan menyembunyikan hasilnya di luar negeri termasuk di Swiss maka harus dikejar,” kata Boyamin.
Pemerintah Indonesia diwakili
Menteri Hukum dan HAM Yassona H Laoly dan Swiss diwakili Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter seperti diketahui menandatangani perjanjian MLA di Bernerhof Bern, Swiss pada Senin (4/2/2019) waktu setempat.
Yasonna dalam keterangan tertulisnya, Selasa (5/2/2019) mengatakan perjanjian MLA RI-Swiss sejalan dengan program Nawacita dan arahan Presiden Jokowi. Diantaranya pada peringatan Hari Anti Korupsi Se dunia tahun 2018 dimana Presiden menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerjasama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian asset recovery atau hasil dari korupsi.
Adapun perjanjian MLA terdiri dari 39 pasal. Antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.
Selain itu perjanjian MLA dapat digunakan memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud) sebagai upaya Pemerintah Indonesia memastikan warga negara atau badan hukum mematuhi dan tidak melalukan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.(Didi MJ)

About dwidjo -

Check Also

Mencermati Aspek Sosiologis Dari UU Cipta Kerja

Oleh: Dr. H. Joni,SH.MH *Penulis, Notaris tinggal di Sampit. SAMPAI dengan amkhir pekan ini, UU …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *