www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Sikapi surat edaran oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait penghapusan tenaga honorer, wakil rakyat di DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bergerak cepat membahasnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (8/6/2022)
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di gedung DPRD siang itu, Ketua Komisi I DPRD, Hj. Rachmah Norlias, mengatakan, berita tersebut tentunya membuat para tenaga honorer menjadi resah. Tidak hanya di Kalsel, namun diyakininya juga di daerah lain bahkan seluruh Indonesia.
“Untuk itu, bersama BKD kami ingin tahu perkembangan terkait kebijakan tersebut. Kami ingin melihat bagaimana BKD menyikapi ini, arah pemetaannya seperti apa,” sebut Rahmah Norlias.
Kebijakan tersebut lanjut dia, harus ada solusi kongkret yang dapat mengakomodir para honorer. Sebab, posisi para tenaga honorer sekarang ini menurutnya memiliki peranan penting, baik di posisi teknis/profesi seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, pun juga di posisi administratif.
Plt. Kepala BKD Provinsi Kalsel, Syamsir Rahman, meminta kepada seluruh tenaga honorer untuk tidak resah, dan tetap bekerja dengan baik seperti biasanya. Pasalnya, pihaknya tengah memetakan solusi, agar nanti para tenaga honorer dapat diikutkan seleksi CPNS dan PKKK.
“Kami mengakui honorer saat ini banyak yang berkompeten dan menempati posisi pekerjaan yang krusial. Makanya saat ini kita telah melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat bisa diberikan kesempatan mengikuti test CPNS maupun PPPK,” kata Syasir.
Sejauh ini, tambah Syamsir, ada salah satu solusi yang coba ditawarkan yakni dengan menggunakan sistem outsourcing. Namun, solusi ini tentu sangat terbatas, hanya untuk tenaga keamanan dan tenaga kebersihan saja.
Anggota Komisi I DPRD Kalsel, H. Sahrujani mengatakan solusi terbaik yaitu seluruhnya diikutsertakan seleksi CPNS atau PPPK. Ia berharap penjaringan PPPK ini seluruhnya diserahkan sistemnya kepada provinsi.
Senada diungkapkan sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, H. Suripno Sumas. Menurutnya, yang lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan daerah, yakni provinsi itu sendiri, terlebih anggaran penggajiannya nanti ujarnya juga akan menjadi tanggungan daerah itu sendiri.
Menanggapi hal tersebut, beberapa waktu ke depan, BKD akan melakukan pendataan dan penataan para honorer yang potensial. Diakui Syamsir, saat ini provinsi masih membutuhkan tenaga-tenaga para honorer tersebut. Penghapusan secara ekstreem menurutnya dapat mengganggu stabilitas pelayanan.
“Misalkan rumah sakit, siapa yang akan merawat kalau perawa-perawatnya tidak ada, kemudian Satpol PP, siapa yang mengawal perdanya, artinya kita masih membutuhkan dan perlu kehati-hatian dalam menyikapi edaran tersebut, sambil jalan kita lihat regulasi selanjutnya,” pungkas Syamsir. (pik)
