Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin (tengah)

Dewan Sahkan Perda APBD-P 2021, Banggar : BUMD Harus Bisa Gali Potensi Pendapatan Baru

Banjarmasin, Koranpelita, com

Kendati DPRD menyetujui besaran RAPBD-Perubahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun 2021, namun Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel, merekomendasi dan menyarankan agar kedepan Pemprov Kalsel melakukan langkah-langkah seperti yang disaran Banggar.

Hal itu disampaikan juru bicara Banggar DPRD Kalsel, M Syaripuddin, pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan dan Pengesahan Raperda APBD-P Kalsel Tahun 2021 menjadi Perda, di Banjarmasin, Kamis (16/9/2021).

Sejumlah poin rekomendasi dan saran diminta sebagai acuan ke depan baik dalam proses pelaksanaan APBD Perubahan maupun dalam penyusunan anggaran tahun-tahun mendatang yaitu :

a. Komitmen dalam pencapaian target dari “Pendapatan daerah” harus menjadi hal pokok dan perhatian pemerintah daerah. Terlebih saat kondisi sekarang perekonomian baik di tingkat nasional maupun lokal yang bergerak ke arah positif.

“Perlu ada langkah-langkah konkret untuk hal tersebut yang meliputi
pemantapan kelembagaan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, koordinasi antara pusat dan daerah, peningkatan deviden BUMD,peningkatan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai-Balai penghasil retribusi daerah lainnya serta peningkatan pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan aset milik daerah”, sebut M Syaripuddin.

Selain itu lanjut Wakil Ketua DPRD Kalsel ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih berperan aktif dalam mengejar dana-dana yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam memenuhi kebutuhan penerimaan daerah, seperti halnya Dana
Bagi Hasil (DBH) terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Pencapaian target realisasi belanja daerah juga merupakan faktor penting dalam penilaian pelaksanaan APBD yang berbasis pada kinerja harus menjadi catatan dan evaluasi dari pemerintah daerah untuk memacu serapan anggaran yang tersisa pada kurun waktu semester kedua ini, sehingga program kegiatan startegis yang bertujuan untuk menggerakan perekonomian masyarakat maupun program-program diberbagai sektor lainnya dapat terwujud sesuai
dengan tujuan yang diharapkan.

c. Dalam menentukan kebijakan perubahan anggaran pada struktur pembiayaan, Pemprov Kalsel dituntut melakukan kalkulasi matang dalam menentukan besaran pembiayaan.

“Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa kebijakan pembiayaan daerah Pemprov Kalsel pada perubahan APBD TA 2021 ini terserap untuk penyertaan modal pemerintahan daerah. Sehingga harapannya besaran investasi yang terus ditanamkan pemerintah daerah
kepada BUMD dapat memberikan manfaat yang sejalan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat,” tegas politisi muda yang akrab disapa Bang Dhin ini.

Kemudian, peran BUMD harus
terus ditingkatkan dalam melihat potensi dari sumber- sumber pendapatan yang dapat digali dari entitas bisnis yang dijalankan.

Karena banyak sumber pendapatan
yang dapat di eksplor secara optimal oleh perusahaan daerah dari berbagai sektor jika melihat sumberdaya yang dimiliki Kalimantan Selatan.

“Badan usaha inilah yang nantinya akan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah disaat komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya mengalami stagnansi” tegasnya.

BUMD lanjut Bang Dhin, jangan hanya terpaku pada suntikan pemerintah provinsi saja dalam memenuhi kecukupan modalnya, justru diharapkan sebaliknya yaitu mampu sebesar-besarnya membarikan manfaat bagi pembangunan Kalimantan Selatan baik melalui program-program yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil maupun hasil dari deviden yang proporsional sesuai dengan besaran modal yang telah ditanamkan oleh Pemerintah Provinsi.

“Banggar dewan, menyepakati semua
hal yang termuat di dalam APBD-P
2021 ini, sebagai wujud sinergitas bersama dalam memajukan pembangunan di Banua tercinta
Provinsi Kalimantan Selatan,”tandas Bang Dhin.

Rapat paripurna yang juga digelar secara virtual pagi itu, dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK dan dihadiri 39 dari 55 anggota dewan. Selain itu dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Sekdaprov Kalsel, Kajati Kalsel, Kapolda Kalsel, Kakanwil Kemenag Kalsel serta sejumlah pejabat SKPD lingkup pemprov setempat.

Dalam pendapat akhir, Wakil Gubernur Kalsel H Muhidin, menyampaikan Perubahan APBD Tahun 2021 diharapkan dapat memperbaiki kondisi daerah Kalsel dalam menangani pandemi Covid-19, baik di sektor kesehatan, sosial, ekonomi maupun pendidikan.

“Di sisi lain, Perubahan APBD Tahun 2021 juga diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan,” sebutnya. (pik)

About kalselsatu

Check Also

Ada Tiga Bencana Yang Dihadapi Kotim Tahun 2021

Sampit, Koranpelita.com Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencaba Daerah (BPBD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalteng,pada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *