Mencari Subjek Hukum Penanggungjawab Terjadinya Banjir Kalsel untuk Dipidana

Oleh: Dr. H. Joni,SH.MH

*Penulis, Notaris tinggal di Sampit.

Banjir di beberapa kawasan, yang secara administratif terjadi di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan ternyata tak hanya dipandang sebagai musibah. Pikiran standar yang ada di benak warga masyarakat selama ini terpola demikian, bahwa banjir yang baru kali ini terjadi, disebabkan oleh geliat alam. Kali ini, para penegak hukum punya pikiran beda.  Banjir yang secara alamiah merupakan geliat alam itu dapat dipandang sebagai kesalahan dalam mengelola alam.

Permasalahannya adalah bagaimana konstruksi hukum peristiwa banjir ini, memungkinkankah dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan terhadap subyek hukum. Siapa yang harus bertanggungjawab dan dapatkan dijerat dengan ketentuan dalam hukum yang bemuatan tindak pidana. Tentu saja akan menjadi hal baru, manakala banjir, bahkan kalau mungkin gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya yang merupakan pergeseran dan geliat alam menjadi satu peristiwa yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menjerat pelakunya dengan pasal pidana.

Melanggar Undang Undang?
Dalam bahasa awam, Pemerintah Pusat, dalam kaitan ini pihak Istana menanggapi berbagai kritik yang menyebut Presiden Jokowi tak mengerti akar persoalan yang menyebabkan terjadinya banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel). Jokowi sebelumnya menyebut curah hujan sebagai penyebab banjir Kalsel. Dalam kaitan ini, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim, Presiden Jokowi sangat paham dengan kondisi yang terjadi sehingga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 pada 10 September 2020.

Dari sini sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif. Tapi kenyataannya ternyata masih ada bencana. Bencana yang tidak bisa dikendalikan. Namun yang paling penting adalah pemerintah telah menyiapkan perangkatnya, soft instrumen maupun kesiapan dari suprastrukturnya.

Kenyataan di atas mengiringi kesimpulan yang disampaikan oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan menyebut banjir Kalsel terjadi karena banyaknya alih fungsi lahan menjadi pertambangan batu bara dan kelapa sawit yang menyebabkan hilangnya kestabilan alam di Kalimantan Selatan. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) misalnya, bahkan menyebut, jika Presiden Jokowi tidak menginstruksikan pencabutan izin pertambangan maka melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam Pasal 71 dan 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan, pemerintah Pusat dan Daerah wajib mengawasi dan mengevaluasi kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana. Dalam kaitan ini ada semacam kesimpulan bahwa Presiden melanggar UU No. 24 Tahun 2007 karena di situ seolah-olah presiden tidak mengawasi dan mengevaluasi tindakan eksploitasi alam yang mengakibatkan bencana. Padahal, sudah dipikirkan dengan baik dengan Perpres No. 87 Tahun 2020 ini. Apa lagi pada zaman pemerintahan Presiden Jokowi, juga tidak banyak mengeluarkan izin baru alih fungsi lahan yang disebut sejumlah pihak penyebab banjir Kalsel. Intinya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak obral dengan izin pengelolaan sumber daya alam.

Pemeriksaan Bareskkrim
Pada perspektif lain, ternyata Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri turun ke Kalimantan Selatan memeriksa pejabat Dinas Kehutanan Provinsi terkait banjir Kalsel pada Kamis, 21 Januari 2021. Pejabat terkait dimintai keterangan oleh Bareskrim atas bencana banjir dan kondisi hutan di Kalsel. Dalam kaitan ini penyidik ingin tahu kondisi kawasan hutan dan pemicu banjir setelah ramai pemberitaan di media. Penyidik, mencari informasi luas kawasan hutan dari tahun ke tahun di Kalsel. Substansinya, Penyidik menyinggung upaya rehabilitasi hutan dari Dishut Kalsel.

Secara khusus dipermasalahkan upaya-upaya perbaikan lingkungan, seperti perusahaan yang tanam rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dan revolusi hijau. Apakah sudah dilakukan pengawasan sesuain aturan perundangan yang berlaku. . sekaitan dengan ini dalam kenyataannya sebagaimana disampaikan oleh instansi terekait bahwa pengawasan ketat sudah diterapkan atas rehabilitas DAS seluruh Kalimantan Selatan yang jumlahnya 358. Demikian pula Kementerian LHK menerbitkan SK Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) di Kalsel untuk 47 perusahaan, dengan luasan total 57.931 hektare.

Sebagai satu paket dengan dikeluarkannya perijinan, pemegang IPPKH wajib merehabilitasi DAS. Dari 47 perusahaan, mayoritas sudah rehab DAS sesuai penetapan dari KLHK. Apabila dalam durasi waktu yang ditentukan belum rehab DAS, maka prosedur standarnya adalah dengan disampaikan Surat Teguran. Sekaitan dengan ini ada 200-an lebih surat yang sudah dikeluarkan KLHK, kaitannya teguran yang sudah disampaikan ke masing-masing IPPKH. Intinya perusahaan 47 tersebut, yang memang sudah ada penetapan rehab DAS-nya, sebagian besar sudah dilaksanakan.

Bahwa faktanya DAS Barito paling luas yang mencakup kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tapin, dan Banjar. Artinya semuanya dalam kapasitas proteksi alam akibat factor salam pengelolaan alam d terhadap tanaman, bisa disebut nihil. Instanssi terekait rutin mengirim surat teguran ke perusahaan IPPKH atas rehabilitasi DAS di Kalsel. Iapa lagi untuk ini juga diterapkan kebijakan guna memperketat perpanjangan IPPKH untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap tanggung jawab rehab DAS.

Secara teknis pola rehab DAS itu berjauhan dengan titik penambangan, dan berbeda dengan reklamasi dan setelah penambangan. Rinciannya, pemilik IPPKH yang menambang di dalam kawasan hutan, harus rehabilitasi DAS mengembalikan tanaman seluas 1:110 persen. Pemegang IPPKH wajib merehabilitasi DAS, selain reklamasi di luar tambangnya. Pengawasan juga leih efektif karena kebanyakan rehab DAS itu di Tahura, menambangnya di Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kotabaru, menanam di sini (DAS Barito). Justru memperbaikinya itu di sini (DAS Barito). Jadi kalau banjir dianggapnya dari sini (DAS Barito) tidak mungkin.

Sekadar Menjadi Sorotan
Banjir di Kalimantan Selatan memang sedang menjadi sorotan. Koalisi masyarakat yang fokus di bidang lingkungan menyebut banjir Kalsel terjadi akibat kerusakan lingkungan. Mereka menyebut kawasan Daerah Aliran Sungai Barito yang rusak akibat tambang menjadi penyebabnya. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak Presiden Joko Widodo memanggil perusahaan yang memiliki izin usaha pada wilayah hutan dan lahan di Kalimantan Selatan.

Walhi menduga para korporasi menjadi penyebab masifnya deforestasi yang dinilai merupakan akar masalah dari bencana banjir yang merendam 7 kabupaten/kota setempat. Faktanya, 50 persen dari luas Kalimantan Selatan yang mencapai 3,7 juta hektare sudah dibebani oleh izin tambang. Kemudian 33 persen oleh izin perkebunan sawit dan 17 persen untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Tanaman Industri (HTI). Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kalimantan mencatat angka deforestasi tertinggi dibanding pulau lain dalam kurun waktu 2017-2018. Angkanya mencapai 128,2 ribu hektar (netto).

Penyumbang deforestasi paling tinggi di wilayah ini didapat pada kawasan Hutan Produksi (HP) atau hutan yang digunakan untuk pembangunan, industri dan ekspor, dengan luas mencapai 25,3 ribu hektare. Kemudian disusul kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 11,9 ribu hektare, Hutan Produksi Konservasi (HPK) 9,1 ribu hektare, Hutan Konservasi (HK) 4,6 ribu hektare dan Hutan Lindung (HL) 3 ribu hektare. Angka itu terdiri dari 5,2 juta hektare untuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH), 756 ribu untuk pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI), 642 ribu untuk perkebunan kelapa sawit dan 1,5 juta untuk tambang. Ada juga 4,6 juta lahan yang masih tumpang tindih antara izin untuk HPH, HTI, perkebunan kepala sawit dan tamabng. Data ini belum termasuk area yang dikuasi oleh perhutani.

Apakah hal di atas dapat dijadikan sebagai pemicu untuk dapat ditemukannya pelaku, masih dalam tahap peyelidikan. Masyarakat menunggu dengan penuh harap, ada pihak yang secara terukur dapat dijadikan sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap terjadinya bencana banjir di Kalsel dimaksud.***

About dwidjo -

Check Also

Hari Pertama Kerja, Bupati Lamsel Resmikan Gedung BRI Cabang Kalianda

Lampung Selatan, Koran Pelita.com Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, meresmikan Gedung Baru Kantor BRI …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *