Pansus II Sinkronisasi Materi Raperda ke Kementan RI di Jakarta

Banjarmasin, Koranpelita.com

Agar selaras dengan kondisi kekinian, regulasi maupun payung hukum yang ada diatasnya, Pansus II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membahas Raperda tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, melakukan kinjungan kerja (kunker) ke Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) RI. di Jakarta, Jumat (11/12/2020).

Kunker dimaksud untuk sinkronisasi dan memperoleh arahan terkait substansi materi raperda yang tengah digodok.

Diterima Kepala Bagian Perundang-Undangan I Pudjianto Ramlan, di Aula Lantai III Gedung A Sekretariat Jenderal Kementan RI, hari itu,
Wakil Ketua Pansus Burhanuddin memaparkan latar belakang disusunnya raperda yang merupakan inisiatif dari Pemprov Kalsel, sebagai revisi dari Perda Nomor 2/2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan.

“Revisi ini didasari oleh perkembangan yang begitu cepat baik tingkat internasional, nasional maupun provinsi,” ujar Burhanuddin.

Revisi perda, untuk menjawab tuntutan agar semua sektor pembangunan ikut berkontribusi pada upaya pelestarian lingkungan, yang disertai dengan terbitnya berbagai peraturan perundangan

Sehingga mendorong perlu adanya penyempurnaan terhadap penyelenggaraan usaha perkebunan agar dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya,” papar Burhanuddin.

Berdasarkan dari hasil evaluasi imbuhnya, lebih 50 % muatan perda yang ada sudah tak relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat di sektor perkebunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru, antara lain terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Perkembangan peraturan perundang-undangan bidang perkebunan lainnya.

” Atas itu sangat diharapkan penjelasan maupun arahan-arahan dari Biro Hukum Sekjen Kementan RI sebagai bahan pansus untuk melakukan penyempurnaan terhadap materi dan substansi Raperda dimaksud,” papar politisi PDI-P ini.

Anggota Pansus H. Haryanto, SE menambahkan dalam konsideran mengingat perlu adanya penambahan dasar hukum yang sangat penting dan mempengaruhi substansi Raperda yakni antara lain UU No 39 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2020.

Perlunya penyempurnaan dan sinkronisasi terhadap bagian perijinan karena jika dibandingkan dengan UU sebelumnya tentang perkebunan dengan terbitnya UU tentang Cipta Kerja sangatlah jauh perubahannya. Sehingga harus dilakukan penyesuaian terutama terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta harus melihat draft dari RPP perijinan berusaha yang sedang disusun oleh jajaran kementerian pertanian.

Revisi perda mencoba mengatur perkebunan sehingga kemudian semua komoditas perkebunan, tanaman pangan partikular mempunyai kesempatan yang sama untuk berusaha di Kalsel dan jangan sampai perkebunan hanya didominasi perkebunan sawit semata, sementara komoditas lain tak ada lahan lagi.

“Mudah-mudahan Raperda ini selaras dengan undang-undang Cipta kerja karena semua mengacu pada undang-undang Cipta kerja,” harap Haryanto. (Ipik)

About kalselsatu

Check Also

Komisi III DPRD Kalsel Kaji Program Regabilitasi RTLH

Surabaya, Koranpelita.com Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya memperdalam program rehabilitasi Rumah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pertanyaan Keamanan *Batas waktu terlampaui. Harap selesaikan captcha sekali lagi.

Eksplorasi konten lain dari www.koranpelita.com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca