Pemkab, KPU dan Bawaslu Teken Hibah Pemilukada NPHD

Kalianda, KoranPelita.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menandatangani Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana hibah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Penandatanganan Addendum NPHD yang dilakukan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto bersama Ketua KPU, Ansurasta Razak dan Ketua Bawaslu, Hendra Fauzi, berlangsung di ruang video conference, rumah dinas bupati setempat, pada Kamis pagi (9/8).

Hadir menyaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta Kepala Kesbangpol Thomas Amrico, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Intji Indriati, Kepala Bagian Hukum dan sejumlah pejabat Pemkab setempat.

NPHD dana hibah tersebut merupakan dana hibah perubahan atau addendum akibat pandemi virus korona atau COVID-19.

Akibat pandemi COVID-19 tahapan dan pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sempat tertunda. Namun setelah ada keputusan maka pelaksanaan Pilkada Serentak akan dilakukan pada 9 Desember 2020 mendatang.

Kepala BPKAD, Intji Indriati menambahkan, dana hibah yang diserahkan ke KPU sebesar Rp.38,3 miliar. Dan setelah addendum NPHD sebesar Rp.40,3 miliar. Penyerahan dana tersebut terbagi menjadi dua tahap.

Sedangkan NPHD dana hibah yang diserahkan ke Bawaslu Lampung Selatan sebesar Rp.18.500.000.000.

“Mereka (Bawaslu) gak ada penambahan anggaran. Pada tahap pertama telah terealisasi sebesar Rp.7.400.000.000. Dan hari ini kita realisasikan sebesar Rp.11.100.000.000,” beber Intji.

Menurut Intji, realisasi dana tahapan pelaksanaan Pilkada untuk kedua lembaga itu telah dilakukan sesuai ketentuan.

Sementara, Ketua KPU Lampung Selatan, Ansurasta Razak mengaku optimis untuk melaksanakan Pilkada pada 2020. Itu setelah adanya bantuan tambahan dana baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Selain itu ia menegaskan, dalam tahapan Pilkada 2020 di masa COVID-19, tidak ada rapat umum atau kampanye terbuka yang sifatnya melakukan pengumpulan massa.

Sedangkan, terkait perubahan perjanjian NPHD tersebut, Ketua Bawaslu Lampung Selatan, Hendra Fauzi menyebut, pihaknya tidak meminta tambahan anggaran. Meskipun tahapan Pilkada dilaksanakan ditengah pandemi COVID-19.

Pada kesempatan itu, dia mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar bersikap netral dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Lampung Selatan.

“Saya minta ASN bisa lebih netral. Menjaga sikapnya untuk tidak berpihak. Dan kepada masyarakat kami juga minta terus membantu, melaporkan jika terjadi pelanggaran,” pungkasnya. (Az/ali)

About dwidjo -

Check Also

Sekda Sintang: Kalian Bersyukur Lulus CPNS

Sintang, Koranpelita.com  Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si memberikan pengarahan kepada 238 …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *