Tak Ditandangani Presiden Jokowi, UU KPK Tetap Sah

Jakarta,  Koranpelita.com

Keberadaan Undang-undang KPK yang telah disahkan DPR namun belum ditandatangani Presiden Jokowi tetap bisa berjalan dan hal itu tidak melanggar etika ketatanegaraan. Sebab, secara aklamasi telah disahkan DPR Demikian dikatakan mantan hakim agung, Prof Gayus Lumbun dalam webinar yang digelar Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana yang bertajuk ” Mengkritisi Undang Undang Tanpa Tanda Tangan Presiden Jokowi”, Senin (6/7).

”Tidak ada yang salah dengan undang-undang tersebut dan KPK bisa menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi,” kata Gayus.

Selain itu menurut Gayus sikap Presiden Jokowi yang belum menandatangani Undang-Undang KPK justru harus diapresiasi karena pada intinya Jokowi justru menghargai hubungan pemerintah dan DPR. ”Sehingga tidak ada yang salah dengan langkah yang dilakukan Presiden,” katanya,

Prof Gayus menambahkan, sesuai dengan Undang Undang pasal 20 ayat 5 UUD 1945 dijelaskan bahwa RUU tetap bisa diterapkan tanpa tandatangan Presiden dan hal itu berlaku 30 hari setelah disetujui DPR.

Gayus berharap KPK tidak terganggu dengan belum ditandatangani undang-undang tersebut. ”Jadi, KPK tetap bisa terus melakukan pemberantasan korupsi meskipun saat ini terjadi pandemi Covid-19,” tandasnya.

Webinar yang dimoderatori Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unkris Dr. Drs. RH Muchtar HP dihadiri hampir 900 peserta dan kalangan praktisi hukum seperti mantan Hakim Agung Prof Dr Gayus Lumbun SH MH, Ketua Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Dr Firman Wijaya SH MH dan berbagai tokoh dan praktisi hukum lainnya.(ay)

About ahmad yani

Check Also

UU Ciptaker,  Antara Kepastian dan Harapan

Oleh: Dr. H. Joni,SH.MH *Penulis Notaris tinggal di Sampit. ​ OMNIBUS LAW atau Undang Undang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *