Kapala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi.

Pemkab Bekasi Hilangkan Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Usaha

Bekasi, koranpelita.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi keluarkan kebijakan ditengah pandemi virus Corona bagi para pelaku usaha dengan menerapkan kebijakan menghilangkan denda bagi keterlambatan pembayaran pajak.

Kebijakan yang dikeluarkan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi ini melihat situasi kondisi saat ini dimana membebani masyarakat. “Dalam situasi pandemi corona saat ini, denda tersebut tidak kami lakukan,” ujar  Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi,.

Herman Hanafi menjelaskan dalam situasi normal tidak ada pandemi corona, pengusaha yang telat membayar pajak daerah, misalkan pajak hiburan, dikenakan denda sebesar 2 persen setiap bulannya.

Herman memberi contoh, restoran cepat saji yang punya sejumlah cabang di Kabupaten Bekasi, pajak restaurant-nya sekitar Rp 300 juta perbulan yang dibayarkan tiap tanggal 15 setiap bulannya.

Jika restauran ini telat membayar pajak, dikenakan denda 2 persen perbulan atau Rp 6 juta.

Lain halnya ada juga yang tidak masuk akal permintaan pengusaha untuk meringankan beban pajak. Herman mencontohkan untuk pajak restaurant, pengusaha sejatinya tidak terdampak, karena pajak restaurant dipungut kepada konsumen, bukan kepada pengelola atau pemilik restauran.

“Yang terdampak bagi pengelola restaurant, terang Herman, adalah terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) yang berdampak pada sulitnya karyawan beraktifitas di luar,”ujarnya, Senin (18/5/2020).

“Itu kita tolak karena tidak masuk akal, karena pajak restauran tidak dibebankan kepada pemilik restauran tetapi kepada konsumen,” tandas Herman. (yot)

About dwidjo -

Check Also

Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Tak  Penuhi Panggilan Penyidik Polri

Jakarta, koranpelita.com Penyidik Polda Metro Jaya memanggil Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria untuk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *