Penyelesaian Korupsi Melibatkan Partai Politik

Oleh: Dr. H. Joni,SH.MH

MAKSUD korupsi melibatkan partai politik (Parpol) adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh subyek hukum, tetapi kemudian terkait atau ada latar belakang politis yang ada di baiknya. Korupsi yang dilakukan tidak saja merupakan pelanggaran hukum secara individual, tetapi melibatkan Parpol sebagai organisasi resmi yang kemudian dapat dilacak berdasarkan perangkat hukum bahwa ada keterlibatan Parpol dalam tindak korupsi dimaksud.

Korupsi pada dimensi ini, modusnya menjadikan Parpol sebagai sarana utu melakukan korupsi, atau melakukan tindak korupsi demi untuk pembiayaan aktiviutas Parpol. Keduanya sama jahatnya. Melibatkan Parpol sebagai media untuk melakukan korupsi. Keduanya sama akibatnya, merugikan keuangan negara dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan dan biasanya dalam jumlah yang sangat besar. Artinya berbeda, misalnya dengan korupsi yang dilakukan untuk murni keuntungan pribadi, seperti melakukan mark up, atau melakuan pungli alias poungutan liar.

Modus Korupsi Melibatkan Parpol
Secara umum, teori konvensional menyebut bahwa tindak pidana terjadi karena berhukum kepada rumus N+K=P (niat tambah kesempatan melahirkan perbuatan). Hal ini terkait dengan peretanggungjawaban pidana bahwa secara mendasar siapa berbuat ia yang harus bertanggungjawab. Tangan mencincang bahu memikul. Namun demikian ketika ada pihak yang terlibat, dalam kaitan ini keterlibata Parpol, tentu lain masalahnya. Pihak Parpol juga harus bertanggungjawab atas korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya.

Dalam hal ini, seperti korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR dan DPRD, milsanya tidak semata dijatuhi hukuman ringan seperti yang selama ini terjadi. Kepada mereka harusnya dijatuhi hukuman penjara maksimal. Ditambah hukuman berupa pencabutan hak politiknya agar tidak dapat dipilih sebagai wakil rakyat berikutnya.

Sebagai hukuman tambahan lagi, partai pengusung juga sebaiknya tak ragu mencopot posisi para kadernya yang korup, ditambah dengan himbauan juga perlu disampaikan kepada massa pemilih untuk tidak memilih calon yang pernah terlibat korupsi.

Di samping itu, ke depan dan ini yang penting sanksi juga perlu dipikirkan untuk dapat dijatuhkan kepada Parpol yang mengusung mereka menjadi wakil rakyat. Peran Parpol bagaimanapun pasti ada, setidaknya kelengahan karena tidak mengawasi para kadernya sehingga melakukan korupsi. Bahkan dalam tataran normatif bisa saja Parpol terlibat karena uang hasil korupsi itu sebagian atau seluruhnya mengalir ke kas Parpol yang bersangkutan.

Belajar dari Proses Hukum
Penjatuhan sanksi terhadap Parpol ini dengan mengambiul pelajaran pda penangaan kasus korupsi yang melibatkan Parpol pada waktu lalu.

Misalnya pada korupsi yang ternyata dalam penyidikannya melibatkan Partai Golkar. Partai dengan lambang pohon beringin ini diduga kuat menerima aliran dana korupsi dalam beberepa kasus korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya. Dengan demikian secara yuridis manakala asumsinya benar, partai ini bisa atau dapat dijatuhi pidana korupsi korporasi. Fenomena ini menarik, sebab sejak reformasi yang kemudian melahirkan KPK baru kali itu kemungkinan besar terjeratnya Parpol sebagai pelaku korupsi korporasi.

Pada perkembangan berikutnya, ada korupsi yang melibatkan Parpol lain yaitu pada kasus puluhan anggota DPR RI terjerat kasus Pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS) BI. Kasusnya watu itu Miranda Goeltom memberikan cek pelawat kepada para anggota DPR dari PDI P untuk memilihnya. Kendatipun demikian dari kasus itu tidak menyhinggung PDIP sebagai tempat mereka bernaung. Argumentasinya bersahaja: tidak ada bukti aliran dana ke sana.

Pada kasus lain lagi, para petinggi partai berlambang Mercy, Partai Demokrat juga demikian. Tokoh puncak dari partai itu pun terjerat kasus korupsi dari kasus Hambalang dan kasus lainnya.

Kendatipunada indikasi itu digunakan untuk acara Kongres, namun dan bahkan seolah tidak terpikir waktu itu untuk menjadikan Partai Demokrt sebagai pelaku korupsi korporasi. Pada hal keterlibatannya secara sosial sangat jelas. Namun secara hukum kemudian di-tidakjelas-kan.

Pada kasus lebih gamblang, terejadi ketika Menteri Sosial Idrus Marham petinggi Partai Golkar terjerat koupsi. Fakta yang diungkap KPK menunjukkan telah menerima janji commitment fee untuk mendapat bagian pada proyek PLTU Riau-1 berhasil dilaksanakan oleh Johannes B Kotjo dan timnya. Dalam kaitan ini aturan yuridis menyebut bahwa janji yang akan diberikan juga masuk sebagai tindak pidana korupsi.

Sanksi Pembubaran Parpol
Bahwa secara normative ada kemungkinan pembekuan atau pembubaran korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dibubarkan. Dalam hal Partai (Golkar) sebagai korporasi. Ketentuannya diatur dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011. Undang Undang dimaksud secara normatif mengatur pembubaran partai dapat dilakukan hanya melalui dua pintu.

Pintu pertama, masuk melalui inisiatif yang bersifat internal. Keinginan membubarkan berasal dari dalam partai sendiri. Bentuknya bisa berupa keputusan internal partai untuk membubarkan diri atau menggabungkan diri ke partai lain. Cara yang tentunya awam untuk dilaksanakan. Cara ini memang merupakan hal yang mustahil, setidaknya untuk saat ini.

Bagaimana tidak, begitu banyak bahkan hampir setiap orang ingin masuk dan menjadi pengurus Parpol untuk mengabdikan diri demi nusa dan bangsa melalui Parpol (Bahasa idealnya). Bahasa praktisnya untuk mencari makan dan sebagai mata pencaharian kemudian masuk Parpol. Jadi mana mungkin membubarkan piring nasi?. Itu sama saja bunuh diri.

Kedua, melalui pintu eksternal. Partai dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan pembubaran partai melalui MK bersifat limitatif.

Ketentuannya terdapat dalam Pasal 40 Ayat 2 dan Pasal 40 Ayat 5 UU Parpol. Partai dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Untuk usul pembubaran itu sendiri datang dari pemerintah dan sebagai tambahannya juga dari pihak lain yang punya legal standing.

Terhadap tindak pidana korupsi oleh korporasi dalam hal ini Parpol secara normatif sangat terbuka. Namun praktisnya sekali lagi juga hal yang mustahil. Artinya mustahil mengharapkan alasan korupsi sebagai inisiatif eksternal. Berarti untuk sementara penyelesaian terhadap kasus korupsi yang melibatkan Parpol masih akan dibiarkan begitu saja.***

About dwidjo -

Check Also

Di Balik Kritikan Pejabat PBB atas Perubahan Hukuman Mati Pembunuh Jamal Kashogie

Oleh Dasman Djamaluddin Pengadilan Arab Saudi pada Senin, 7 Sepetember 2020, menjatuhkan vonis tujuh sampai …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *