www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Sudah lazim seperti tahun-tahun sebelumnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) paling banyak jadi perhatian sekaligus di plot agar dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung komposisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantam Selatan (Kalsel).
Namun realitanya, beberapa tahun belakangan, kontribusi BUMD justru belum terlihat menggembirakan. Karena deviden yang disetorkan ke kas daerah sangat minim alias tidak sebanding dengan penyertaan modal yang disetorkan.
Seperti yang diungkapkan, juru bicara Fraksi PDP-P, H Abdul Hasib Salim, dalam pemandangan umum, RAPBD Kalsel 2020, di rapat paripurna dewan, di Banjarmasin, Kamis (10/10/2019).
Pada poin 5, Fraksi PDI-P mencatat, agar Pemerintah Provinsi Kalsel, terus mengoptimalkan BUMD. ” Harapanya tentu dapat menambah penerimaan pendapatan daerah. Karena saat ini semua BUMD belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah,” sebutnya.
Fraksi PDI-P lanjut dia, juga mendukung atas langkah Pemprov Kalsel, untuk mengevaluasi dan reorganisasi di tubuh PT Bangun Banua, karena dianggap selalu mengalami kerugian.
” Salah satu anak usaha PT Bangun Banua yaitu, Hotel Batung Batulis Banjarmasin, setiap bulanya mengalami kerugian puluhan juta,” kata dia.
Karena itu tindakan tegas yang diambil pemprov Kalsel dalam evaluasi dan reorganisasi di PT Bangun Banua sangatlah diapresiasi fraksinya.
Tak hanya itu. PT Ambapers pun diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan untuk pendapatan daerah.
Saat ini imbuhnya lagi, PT Ambapers jauh dari harapan karena hanya mampu memberikan deviden senilai Rp 27 miliar pertahun melalui PT Bangun Banua.
Untuk itu diharapkan tahun 2020, PT Ambapers harus mampu memberikan kontribusi sesuai target sebesar Rp 100 miliar.
Dengan begitu, Fraksi PDI-P berharap, rancangan peraturan daerah (Raperda) yang nantinya akan jadi peraturan daerah (Perda) dapat menjawab kebutuhan, masalah, tantangan dan kondisi saat ini dan akan datang.
Pada rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hj Karmila, serta di hadiri Asisten I bidang Pemerintah Setdaprop, Drs Siswansyah hari itu, delapan Fraksi, yaitu, Golkar, Gerindra, PAN, Nasdem, PND, PKB dan PKS, masing-masing menyampaikan pemandangan umumnya.
Sepekan lalu, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, menyampaikan usulan nota APBD Kalsel Tahun Anggaran 2020, dengan sistem surplus/devisit.
Untuk Pendapatan daerah di patok, Rp. 6.996.340.856.000. Sedang Belanja daerah Rp. 7.346.340.856.000. Sehingga devisit sebesar Rp 350.000.000.000. Yang akan ditutup dengan pembiayaan netto. (Ipik)
