ASN Di Pemkab Kotim Gugat Bupatinya Rp3 Miliar

 

Sampit,KoranPelita.com.

Muhamad Nasir ( 57) seorang ASN di lingkup Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) Provinsi Kalimantan Tengah  (Kalteng), menggugat Bupati setempat sebagai tergugat 1, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kotim sebagai tergugat II dan Badan Pertimbangan Kepegawaian ( Bapek) sebagai tergugat.

Sidang perdana berlangsung di PN Sampit Senin ( 16/9), namun sidang ditunda karena pihak tergugat maupun kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang tersebut.

Dan Majelis Hakim yang diketuai Muslim Setiawan SH serta Ike Liduri SH, MH dan Doni Prianto SH sebagai hakim anggota, menunda sidang dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 mendatang.

Menurut kuasa hukum penggugat Riduansyah SH dan Anisa Dewi SH dalam gugatannya menuntut tergugat membayar kerugian imaterial atau beban moral yang terjadi terhadap penggugat dan keluarganya Rp.3 Miliar. Selain tuntutan membayar keterlambatan gaji kepada penggugat selama 26 bulan atau sebesar Rp.93.449.700.

Juga menuntut tergugat mengganti dan membayar gaji ke 13 yang sudah tigakali terlewatkan atau tidak dibayar oleh Pemkab Kotim sebesar Rp.10.383.300. Kemudian tuntutan gugatan lainnya, tergugat membayar atau mengganti uang ticket Sampit- Jakarta PP selama persidangan di PTUN Jakarta senilai Rp.42.000.000. Dan menggugat menuntut tergugat untuk merehabilitasi nama baik penggugat lewat mass media cetak, elektronik maupun online.

Menurut kuasa hukumnya,Riduansyah SH, bahwa akibat tidak dibayarkannya gaji Muhamad Nasir selama 26 bulan kehidupan keluarganya jadi sangat  dalam terganggu.

Karena surat Keputusan Mahkamah Agung memerintahkan kepada Bapek untuk menerbitkan surat keputusan baru yang berisi mempekerjakan kembali Muhamad Nasir ( penggugat) pada kedudukan semula beserta hak -haknya.Ditekankan oleh Riduansyah bahwa kasus yang ditanganinya ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum.

Menurut pengakuan Muhamad Nasir, dirinya semula menggugat Bapek di PTUN Jakarta terkait penguatan pemberhentian dirinya selaku ASN di lingkup Pemkab Kotim yang dinilainya tidak mematuhi prosedur dan aturan main dan berhasil memenangkan gugatan tersebut.

Kemudian sesuai prosedur , Bapek melakukan kasasi ke MA, tapi di MA tersebut M.Nasir kembali menang. Sesuai putusan MA yang menguatkan putusan PTUN Jakarta mengembalikan statusnya sebagai ASN beserta hak haknya. ( Ruslan AG ).

About dwidjo -

Check Also

BPD Siap Kawal Program Pemdes Sesuai Aturan

Katingan , Koranpelita.com. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bumi Subur, Henny Meitriyati menyatakan siap kawal …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *