TERIMA GARBI _ Ketua DPR Bambang Soesatyo, Rabu (13/3) menerima kunjungan Sekretaris Nasional (Seknas) Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) di ruang kerjanyanya, Kompleks Parlemen, Semayan Jakarta. Dalam pertemuan itu,dia nerharap pasca 17 April 2019, Indonesia tetap berada dalam naungan kebangsaan. Ist

Ketua DPR: Tolak Upaya Pendeligitimasian Hasil Pemilu 2019

Jakarta, Koranpelita.com

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), yang tidak menginginkan adanya berbagai upaya deligitimasi terhadap hasil Pemilu 2019. Penghormatan terhadap hasil Pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penghormatan atas suara rakyat.

“Pasca 17 April 2019, kita harapkan bangsa Indonesia tetap berada dalam satu naungan kebangsaan. Kita harus antisipasi berbagai gejolak yang bisa merobek persaudaraan. Jika ada kelompok yang ingin melakukan upaya deligitimasi hasil Pemilu, artinya mereka sedang menjegal kedaulatan rakyat,” tegas Bambang Soesatyo saat menerima Sekretariat Nasional (Seknas) Garbi di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Rabu (13/3).

Beberapa pengurus Garbi yang hadir antara lain Sutriyono (Ketua Umum), Fikri (Bendahara), Ananto (Ketua Ideologi dan Penggalangan), Feri Ketua Garbi DKI Jakarta, Ketua Garbi Jawa Barat Nandang Burhanduin, Ketua Garbi Yogyakarta Lutfi, dan Ketua Garbi Jawa Tengah Friz.

Guna menutup ruang deligitimasi terhadap hasil Pemilu 2019, Garbi berharap adanya penguatan terhadap lembaga pemantau Pemilu. Baik dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun dari masyarakat sipil (civil society). Sebagai organisasi kemasyarakatan yang lahir atas berbagai kegelisahan rakyat, Garbi juga menjadi bagian dalam menjaga Pemilu 2019 agar bisa berkualitas dan berintegritas.

Sejalan dengan itu, Bambang Soesatyo yang akrab dipanggil Bamsoet itu juga menaruh harapan besar kepada Garbi sebagai ormas yang baru lahir untuk ikut memperkuat pengawasan dari sisi civil society. Sekaligus mengajak masyarakat agar bisa turut aktif menggunakan hak pilihnya.

“Tak hanya dari sisi civil society, para anggota Garbi yang muda, smart dan militan ini juga bisa mewarnai wajah partai politik agar menjadi lebih dinamis. Ide, gagasan dan cara pandang anak-anak muda dalam melihat dunia perlu diresapi oleh partai politik,” ujar Bamsoet.

Lebih jauh Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, walaupun secara usia organisasi kemasyarakatan Garbi masih relatif sangat muda, namun para anggotanya sudah cukup kawakan dalam dunia sosial kemasyarakatan.

Bamsoet percaya pergerakan Garbi akan cepat melesat dan menjadi sumber rekruitmen kader-kader partai politik yang piawai. Untuk itu, menjelang pesta demokrasi 17 April mendatang, Garbi harus menjadi AC pendingin atau penyejuk dan tidak menjadi kompor meleduk.

“Tak hanya sekadar meramaikan, Garbi akan menjadi salah satu sumber rekruitmen SDM partai politik dan menjadi pemain kunci dalam berbagai isu sosial kemasyarakatan. Melepaskan berbagai belenggu yang masih menyelimuti bangsa Indonesia, seperti kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan peradaban,” tutur Bamsoet.

Karena mengusung tagline ‘Islam, Nasionalisme, Demokrasi dan Kesejahteraan’, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menaruh harapan besar kepada Garbi agar bisa menjadi penyejuk bangsa. Ajaran agama apapun, harus dijadikan sumber kebajikan dalam berprilaku, bukan justru dijadikan alat pemuas ego atau alat yang menyebabkan perpecahan.

Jika konsisten dengan garis perjuangannya, Dewan Pakar KAHMI ini menilai Garbi bisa membawa lompatan besar bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dunia, Indonesia menjadi patokan dan tolak ukur kesuksesan kolaborasi islam dengan demokrasi.

“Walaupun sejauh ini kita sudah ‘on the track’, namun bukan berarti boleh lengah. Semangat kebangsaan harus tetap dikumandangkan agar kita selalu ingat, bahwa Indonesia adalah tanah yang harus dijaga bersama,” pungkas Bamsoet. (kh)

About dwidjo -

Check Also

Komnas HAM Agar  Selidiki Dugaan Pelanggaran Penangkapan Aktivis KAMI

Jakarta,  Koranpelita.com Tim Advokasi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) mendesak Komisi Nasional Hak Azasi Manusia …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *