www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
TNI Angkatan Darat dan Kementerian Pertanian RI menargetkan mencetak sawah seluas 6.000 hektar yang akan dilaksanakan pada 8 Propinsi di 29 Kabupaten pada tahun anggaran 2019.
Bogor, Koranpelita.com- Hal tersebut diungkapkan Asisten Teritorial (Aster) Kasad Brigjen TNI Bakti Agus Fadjari S.I.P., M.Si, pada rapat koordinasi kegiatan cetak sawah TA. 2019 bersama dengan Kementerian Pertanian RI, yang diwakili Sesditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) RI, Ir. Mulyadi Hendriawan M.M, yang berlangsung selama tiga hari, tanggal 21 sampai dengan 23 Februari 2019, di Hotel Lorin, Bogor, Jawa Barat,
Rapat Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari serangkaian kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam rangka koordinasi guna pelaksanaan kebijakan perluasan areal dan sekaligus tindak lanjut program kerjasama kegiatan cetak sawah tahun 2019 antara TNI AD dan Kementan RI. Selain itu, rakor tersebut juga bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap program cetak sawah tahun 2108, sehingga pelaksanaan kegiatan perluasan sawah dengan pola swakelola tahun 2019 ini dapat berjalan dengan baik.
Aster Kasad mengungkapkan, bahwa program cetak sawah TNI AD ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo saat kegiatan Apel Danrem-Dandim di Pangkalan Bun, tahun 2014 silam yang menugaskan TNI AD untuk membantu pencapaian swasembada pangan dalam 3 tahun. “Berdasarkan MoU TNI AD dengan Kementan RI tanggal 8 Januari 2015 adalah dalam rangka pencapaian pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional,”ungkapnya.
Brigjen TNI Agus menambahkan, dalam kegiatan cetak sawah TNI AD tidak mengambil alih pekerjaan Kementan, namun bersifat membantu peran, fungsi dan tugas Kementan RI, sehingga keberadaan TNI AD sesuai dengan yang tertuang dalam MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah melakukan pendampingan.
Dalam laporan evaluasi program cetak sawah, Agus menjelaskan bahwa tahun 2015 program ini dilaksanakan pada 11 Provinsi dan 16 Kabupaten dengan waktu 4 bulan, tahun 2016 dilaksanakan di 21 Provinsi dan 121 Kabupaten dengan waktu 12 bulan, tahun 2017 dilaksanakan di 28 Provinsi dan 164 Kabupaten dengan waktu 5 bulan sedangkan tahun 2018 dilaksanakan di 20 Provinsi dan 56 Kabupaten dengan waktu 5 bulan.
Dalam kesempatan tersebut, Sesditjen PSP Kementan RI, Ir. Mulyadi menyampaikan bahwa tujuan perluasan sawah adalah untuk menambah baku lahan sawah dan sebagai pengganti alih fungsi lahan, menghasilkan produksi padi dan menunjang swasembada pangan.
Sementara itu, Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Ir. Indah Megahwati, MP, mengatakan bahwa konversi lahan/alih fungsi lahan pertanian terutama pada lahan sawah dengan produktivitas tinggi dan infrastruktur irigasi yang memadai ke non pertanian, semakin meningkat.
“Kondisi ini harus segera diambil langkah kebijakan yang tepat untuk mengendalikannya, Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila usaha untuk memperkuat dan memantapkan ketahanan pangan melalui pengembangan perluasan sawah baru secara intensif menjadi perhatian yang besar bagi seluruh pemangku kepentingan,”tandas Indah.
Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Kementan RI juga menyampaikan beberapa upaya dalam rangka mewujudkan percepatan penanganan kegiatan perluasan sawah di daerah antara lain pemantapan koordinasi internal (lingkup dinas pertanian) serta eksternal (antar instansi terkait), peningkatan kemampuan Sumberdaya Manusia yang menangani perluasan sawah, penelaahan kembali potensi wilayah yang dapat dikembangkan untuk penambahan luas baku lahan pertanian dan menggali sumber-sumber pembiayaan lainnya untuk menunjang pelaksanaan perluasan sawah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pertanian di Indonesia. (ay)
