Politics

Jakarta,Koranpelita.com Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Suhajar Diantoro, menyampaikan tiga hal strategis pengelolaan perbatasan negara yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Tiga hal tersebut adalah Rencana Induk (Renduk), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan memastikan kegiatan ekonomi di perbatasan negara berjalan lancar. 1. Renduk Suhajar mengatakan …

Sampit, Koranpelita.com. Debat Publik empat Paslon Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur( Kotim) Provinsi Kalteng ,yang diikuti empat pasang paslon akan berlangsung 23 November 2020 di Gedung Serba Guna Sampit akan disiarkan secara langsung sebuah stasiun televisi lokal di Sampit Hayat TV dan 30 November 2020 di studio Metro TV di Jakarta …

Sampit, Koranpelita.com Kampanye simpatik dilakukan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur dengan hadirnya dua Ketua partai di tingkat Wilayah Provinsi Kalteng,yaitu H. Heru Hidayat, ST selaku Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Kalimantan Tengah dan Ir. H. Achmad Diran Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Kalimantan …

KARAWANG, koranpelita.com – Anggota DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka yang sebagai Pengampuh Pemenangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Karawang, melakukan blusukan di Kecamatan Rengasdengklok, sebanyak 6 desa, pada Sabtu (14/11/2020). Dihadiri ratusan warga setiap desa di Kecamatan Rengasdengklok, Rieke Diah Pitaloka blusukan didampingi Pengampuh Pemenangan Ketua …

Jakarta,Koranpelita.com Yayasan Suluh Nuswantara Bakti/Ketua Umum FKPPI, Pontjo Sutowo mengatakan, Pendidikan merupakan investasi yang akan menentukan  masa depan dan kemajuan peradaban bangsa. Bahkan, pendidikan merupakan  persoalan hidup dan matinya seluruh bangsa (education is a matter of life and death for the entire of nation). Untuk itu, Aliansi Kebangsaan dan Yayasan …

Jakarta,Koranpelita.com Ketua Aliansi Kebangsaan/Ketua Umum FKPPI/Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti, Pontjo Sutowo mengatakan, sejak amandemen UUD 1945 yang telah menghilangkan GBHN sebagai haluan pembangunan nasional. Selanjutnya, perencanaan pembangunan nasional kita dirancang berdasarkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004. Sesuai dengan SPPN tersebut, proses …