Banjarmasin, Koranpelita.com
Suhu politik berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan menjelang detik-detik pemungutan suara Pemilihan Umum (pemilu) 2019 semakin dekat.
Meminimalisir kemungkinan terjadinya hal itu, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDi) Kalimantan Selatan membuat pernyataan sikap.
“Tidak ada unsur politik di sini. Hanya ingin memberi seruan,” ujar Presidium JaDi Kalsel, Samahuddin Muharam dalam pengantarnya di Banjarmasin Selasa (16/4) siang.
Menurut dia, proses pemilu 2019 adalah hal baru yang merupakan peristiwa monumental yang tak lepas jadi soroton dunia.
Sehingga dimungkinkan banyak lembaga internasional yang akan mengamati jalannya pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2019, karena ingin mempelajari bagaimana Indonesia mengelola pemilu serentak dalam satu hari dan terbesar di dunia ini termasuk sistem pemilu yang juga dianggap paling kompleks di dunia.
Pernyaaan sikap bersama itu juga diklaim mewakili masyarakat sipil, yang sejatinya, masyarakat diharapkan dapat merenungi hal-hal yang disampaikan sebagaimana dalam masa tenang menjelang pemungutan suara.
“Bagi pihak-pihak yang menemukan dugaan terjadinya pelanggaran atau kecurangan pemilu, diminta untuk tidak mengambil tindakan sepihak, karena ada saluran yang tersedia dengan baik dalam Konstitusi dan UU Pemilu sebagai cara untuk menyelesaikannya,” bunyi poin kedelapan seruan yang dibacakan.
Kegiatan tersebut.
Hadir sejumlah lembaga diantaranya House of Democracy and Civil Society, CEPP ULM, Pusaka Publik, NETGRIT, KOLIM, Klinik Hukum, LK3, dan PPUA Disabilitas.(pik)