Semarang, Koranpelita.comUpaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menghilangkan kawasan pemukiman kumuh mulai menunjukkan hasilnya. Tahun demi tahun, jumlah kawasan pemukiman kumuh di Jawa Tengah terus mengalami penurunan.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah Budi Wibowo mengatakan, pada 2014 lalu jumlah kawasan pemukiman kumuh di Jawa Tengah berdasarkan RPJMN sebanyak 3.982 hektare.
Namun setelah seluruh Bupati/Wali Kota di Jawa Tengah melakukan pengecekan dan update data, kawasan pemukiman kumuh di Jateng jauh lebih tinggi dari data RPJMN itu, yakni mencapai 6.981 hektare.
“Dari jumlah itu, pemerintah terus melakukan kegiatan penghapusan kawasan pemukiman kumuh dengan serius. Dan pada tahun ini, kawasan kumuh itu berkurang dan hanya tinggal menyisakan 3.004 saja. Artinya sejak 2014 sampai sekarang, sudah ada 3.977 hektare kawasan kumuh di Jateng yang berhasil dihilangkan,” kata Budi saat ditemui dalam acara Workshop Pemantauan Kawasan Pemukiman Kumuh di Hotel Santika Semarang, Senin (25/3).
Sisa kawasan pemukiman kumuh tersebut lanjut Budi akan dikeroyok bersama-sama untuk penyelesaiannya. Sesuai target, hingga 2024 semua kawasan kumuh di Jawa Tengah akan dihapuskan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, fokus penghapusan kawasan pemukiman kumuh tidak boleh hanya mengedepankan faktor infrastruktur saja. Lebih dari itu, aspek kultural dan sosial masyarakat juga harus diperhatikan.
Menurut Ganjar, banyak masalah yang timbul di kawasan pemukiman kumuh. Dirinya mengku sudah beberapa kali mengunjungi sejumlah kawasan kumuh dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan sosial masyarakatnya.
“Hampir tidak ada di negara maju itu kawasan kumuh. Di negar-negara maju itu pasti lingkungannya bersih, tertata rapi dan aman. Mari kita mewujudkan hal itu secara pelan namun pasti, karena menyelesaikan masalah ini tidak bisa dilakukan secara instan,” pungkasnya. (pur)