www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Kabupaten Batola, Koranpelita.com
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan monitoring Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala, Selasa (11/7/3023).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi yang akrab disapa Paman Yani ini memberikan apresiasi terhadap capaian pendapatan UPPD Samsat Handil Bakti dari program Insentif/Relaksasi atau dikenal “Pemutihan” Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Pasalnya, lanjut Paman Yani, dari hasil kegiatan monitoring ke Samsat UPPD Handil Bakti, pihaknya melihat ada peningkatan pendapatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan sebelum dilaksanakan kebijakan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor terkait program “Pemutihan” PKB.
“Program relaksasi PKB ini luar biasa efeknya dimana masyarakat berduyun-duyun datang ke kantor cabang pembantu ini sehingga pendapatan pajak kendaraan meningkat sangat signifikan”, katanya kepada wartawan.
Hal ini menunjukkan program relaksasi PKB dan BBNKB yang berlaku mulai 1 Juli – 9 Desember 2023 sangat membantu dan meringankan masyarakat Kalsel untuk membayar pajak.
Selain itu, Paman Yani juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan UPPD Samsat Kecamatan Handil Bakti, seperti disediakannya minuman teh dan kopi bagi wajib pajak sehingga mereka dapat menikmati minuman sambil menunggu giliran membayar PKB.
“Dari informasi ternyata layanan ini juga ada di kantor utamanya Samsat Marabahan. Saya mengapresiasi hal ini bahwa kantor Samsat tidak hanya melayani warga membayar pajak, tetapi ada juga sentuhan “humanis” lainnya yang diberikan kepada wajib pajak”, jelasnya.
Paman Yani juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian kepada UPPD Samsat Handil Bakti yang terkendala sarana dan prasarana khususnya layanan Pajak Air Permukaan (PAP).
“Mereka tidak dapat pengadaan mobil yang dianggarkan pada tahun 2022 lalu”, tuturnya.
Lebih lanjut, Paman Yani mengharapkan UPPD Samsat Handil Bakti dapat memiliki tempat yang representatif seperti ruang tunggu dan tempat parkir yang lebih luas sehingga pelayanan terhadap wajib pajak bisa lebih optimal.
“Ternyata wajib pajak di Handil Bakti ini lebih banyak dari Marabahan. Sehingga diharapkan pemerintah bisa memberikan ruang yang representatif bagi wajib pajak di Handil Bakti yang berkisar 2 ribu lebih”, pungkasnya. (pik)
