www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Oleh: Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T.
Kondisi kemiskinan di Indonesia telah menjadi isu yang kompleks dan berkelanjutan, walaupun dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya angka kemiskinan penurunan yang signifikan. Meskipun terdapat tren penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, tetap pada tahun 2025 pemerintah Indonesia akan menghadapi tantangan dalam menanggulangi kemiskinan, karena masih ada sekitar 25,22 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024. Angka tersebut turun dari angka sebelumnya 25,90 juta orang pada Maret 2023. Artinya bahwa per Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia sebesar 9,03%. Angka ini telah mengalami penurunan sebesar 0,33% dari semula pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan sebesar 9,36%.
Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup layak, termasuk kebutuhan makan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan akses terhadap layanan sosial. Kemiskinan juga dapat diukur dengan menggunakan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS yang mencakup pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Penyebab Kemiskinan
Penyebab kemiskinan antara lain: Pertama, Banyak individu menghadapi hambatan struktural yang menghalangi akses mereka terhadap sumber mata pencaharian yang layak, yang merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan. Kemudian keterbatasan lapangan pekerjaan menyebabkan banyak orang tidak mampu memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Situasi ini semakin diperburuk oleh kenyataan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang rendah seringkali kekurangan ketrampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja, sehingga meningkatkan risiko mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan.
Kedua, Kesehatan dan Gizi. Kondisi kesehatan yang buruk akibat kurangnya asupan gizi dapat menghambat produktivitas individu, menjadikan mereka lebih rentan terhadap guncangan ekonomi. Selain itu, akses terbatas ke layanan kesehatan memperparah situasi ini; tanpajaminan kesehatan yang memadai, individu semakin kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan, sehingga kondisi kesehatan mereka semakin memburuk.
Ketiga, Faktor Demografis. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memberikan tekanan pada sumber daya dan lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya memperburuk kondisi kemiskinan. Selain itu, dalam konteks keluarga besar, beban tanggungan yang tinggi meningkatkan kebutuhan ekonomi, sehingga individu harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Artinya bahwa kondisi ini menunjukkan bagaimana factor demografis berkontribusi terhadap tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat.
Keempat, Krisis ekonomi mempunyai dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan. Situasi ekonomi yang tidak stabil dapat memperburuk kondisi kehidupan masyarakat miskin, membuat mereka lebih rentan terhadap kemiskinan. Dalam konteks ini, struktur sosial yang tidak mendukung serta ketidakadilan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan kerja dapat menjebak masyarakat dalam siklus kemiskinan. Salah satu dampak paling nyata dari krisi ekonomi adalah penurunan kesejahteraan masyarakat. Ketika ekonomi melambat, banyak orang kehilangan pekerjaan yang menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, Sikap budaya negatif (kebiasaan atau sikapmasyarakat) yang merasa puas dengan keadaan saat ini dapat menghambat upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan perubahan positif. Ketidakmapuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan berinovasi dalam menghadapi tantangan ekonomi dapat mengakibatkan stagnasi dalam perbaikan kualitas hidup.
Dengan memahami beberapa faktor ini, kita dapat lebih efektif dalam merancang kebijakan dan program untuk mengatasi kemiskinan.
Strategi Menangani Kemiskinan
Strategi untuk menangani permasalahan kemiskinan dapat dibagi menjadi beberapa langkah strategis:
Pertama, Pemerintah dapat menekan angka pengeluaran keluarga miskin melalui program bantuan sosial yang efektif, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Sembako. Program PKH merupakan bantuan tunai bersyarat, dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dengan memberikan dukungan finansial bagi keluarga yang memiliki anggota rentan, seperti ibu hamil dan anak-anak usia sekolah. Program BLT memberikan bantuan tunai langsung ke masyarakat yang terdampak kondisi ekonomi, memastikan mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya program sembako merupakan bantuan penyediaan bahan pangan yang dipelukan keluarga miskin, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran mereka sehari-hari. Program-program ini diharapkan beban pengeluaran keluarga miskin dapat berkurang secara signifikan, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemadirian mereka dalam jangka panjang.
Kedua, untuk menaikkan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan ekonomi, pemerintah dapat melaksanan program pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi individu. Selain itu, memberikan kemudahan akses kepada kridit usaha rakyat dengan bunga rendah akan sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka sendiri, sehingga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.
Ketiga, Pemetaan dan targeting yang akurat adalah penting agar bantuan sampai ke tujuan yang tepat (bantuan tidak salah sasaran) yaitu pada kantong-kantong kemiskinan. Dengan adanya data lokasi-lokasi kemiskinan yang valid, maka dipastikan program-program yang digulirkan pemerintah untuk akan menurunkan angka kemiskinan.
Keempat, Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta sangat penting untuk memperkuat upaya pengentasan kemiskinan. Koordinasi yang efektif antar berbagai kementerian dan lembaga diperlukan agar memastikan program-program yang ada saling melengkapi. Selain itu, implementasi program ini sebaiknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan inklusi dalam penanganan masalah kemiskinan. Selanjutnya, diperlukan juga koordinasi secara berkala untuk membantu memantau pelaksanaan program dan mengevalusai hasil yang dicapai. Hal ini penting untuk memperbaiki strategi dan taktik yang digunakan dalam penanganan kemiskinan, sehingga upaya yang dilakukan dapat tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat,
Kelima, Subsidi jaminan sosial yang berupa untuk kebutuhan dasar seperti listrik, pangan, dan jaminan kesehatan bagi kelompok yang rentan sangat penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Dengan memanfaatkan dana desa untuk mendukung program-program lokal yang bertujuan mengurangi masalah kemiskinan di desa-desa.
Implementasi strategi-strategi ini akan memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani permasalahan kemiskinan, serta membantu kelompok rentan menuju kondisi yang lebih sejahtera.(*)
Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik Unissula Semarang.
Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jawa Tengah. Sekretaris Umum Satupena Jawa Tengah
