12 Daerah Tak Terapkan PPKM, Bukan Berarti Tak Lakukan Prokes

.Semarang,Koranpelita.com

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo instruksikan Kota Kabupaten yang tidak masuk dalam SE Gubernur, untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), tetap waspada dan tidak melonggarkan aturan.

“Instruksi ini juga telah disampaikan melalui WhatsApp Grup kepada para kepala daerah. Saya sudah komunikasi dengan mereka untuk mereka ikuti, bukan berarti longgar lho ya,” ujar Ganjar usai rapat penanganan covid-19 di Pemprov Jateng, Senin ( 11/1 2021).

Menurut Ganjar, pihaknya telah meminta pada kepala daerah di 16 Kota/Kabupaten, yang tak masuk SE Gubernur untuk melaksanakan PPKM untuk berasumsi bahwa PPKM dilakukan se Jateng.

“Kita harus berasumsi seluruh jateng itu PPKM, asumsi kita dibanghun di situ, maka tidak boleh loggar-longgar, apakah kemudian lagi musim kawinan ya dikontrol betul,” ujarnya.

Selain itu, Ganjar justru lebih memperhatikan sektor industri, perdagangan dan pasar tradisional. Sebab dalam aturan PPKM Jawa Bali, industri tak masuk dalam sektor yang dibatasi.

“Nah industri yang besar karena tidak tutup, maka saya minta untuk dinas perindustrian agar komunikasi dengan Kabupaten Kota dan perusahaan agar mereka melakukan protokol kesehatan yang keras dan ketat dengan SOP juga yang ketat,” tegas Ganjar.

Sementara untuk pasar tradisional, Ganjar meminta pada Bupati dan Wali Kota di daerah untuk menerapkan sistem pasar yang pernah dilakukan Kota Salatiga.

“Saya minta betul ini bantuan dari Bupati Wali Kota. kan dulu pernah ada contoh umpama pasarnya itu dikeluarkan di jalan, terus kemudian dikasih tanda atau tempat seperti yang di Salatiga kemudian di Kebumen juga ngikuti. Itu aja dilakukan lagi, kalau itu bisa dilakukan lagi menurut saya akan bisa membantu,” tandasnya.

Sebagai informasi, Menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengirim surat edaran kepada bupati dan walikota. Dalam surat tertanggal 8 Januari 2021 tersebut, gubernur menetapkan 23 kabupaten dan kota yang harus memberlakukan PPKM.

Daerah-daerah tersebut yakni Semarang Raya meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kendal, Demak, dan Grobogan. Banyumas Raya meliputi Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, dan Kebumen. Solo Raya meliputi Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, dan Wonogiri.

Selain itu ada penambahan beberapa daerah yang tidak masuk lingkup ketiganya. Yakni Kota Magelang, Kudus, Pati, Rembang, dan Brebes.(sup).

About redaksi

Check Also

Komisi III DPRD Kalsel Kaji Program Regabilitasi RTLH

Surabaya, Koranpelita.com Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya memperdalam program rehabilitasi Rumah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pertanyaan Keamanan *Batas waktu terlampaui. Harap selesaikan captcha sekali lagi.

Eksplorasi konten lain dari www.koranpelita.com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca