Satu Lagi Pejabat Jadi Tersangka Dugaan Suap Proyek PUPR Lamsel

Kalianda, Koranpelita.com

KPK RI kembali menetapkan tersangka baru, pada korupsi APBD Pemkab  Lampung Selatan, tahun 2016-2017.

Setelah Asisten II Ekobang Pemkab Lampung Selatan menjadi tersangka, kini KPK kembali menetapkan tersangka baru.

Kadis PUPR Pemkab Lampung Selatan Sy, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Tahun 2016-2017 ia menjabat sebagai Kassubag Keuangan Dinas PUPR. Pemkab setempat.

“ia benar, SY sudah ditetapkan tersangka,” ujar Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK RI Ali Fikri, Selasa 6 Oktober 2020.

Ali fikri memaparkan konstruksi perkara keterlibatan Sy hingga ditetapkan sebahgai tersangka.

Dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi pada PUPR Kab Lampung Selatan, Sy dan HH mendapatkan perintah dari Z selaku Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021 untuk melakukan pungutan proyek Dinas PUPR Kab Lampung  Selatan sebesar 21 persen dari anggaran proyek.

HH kemudian memerintahkan Sy untuk mengumpulkan setoran, yang kemudian nanti diserahkan kepada A yang merupakan staf ahli Bupati
Lampung  Selatan sekaligus sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung

Sy menghubungi para rekanan Dinas PUPR Kab Lampung Selatan dan meminta setoran dari para rekanan tersebut. Selanjutnya SY memploting rekanan yang besaran paket pengadaan di Dinas PUPR Kab Lampung Selatan menyesuaikan dengan besaran dana yang disetorkan rekanan.

Kemudian Sy juga membuat tim khusus yang tugasnya melakukan upload penawaran para rekanan menyesuaikan dengan ploting yang sudah disusun berdasarkan nilai setoran yang telah diserahkan oleh para rekanan.

Dana yang diserahkan rekanan diterima Sy dan HH yang kemudian dijadikan setoran khusus untuk Z diberikan kepada A..

“Dana yang diterima untuk Pokja ULP sebesar 0,5-0,75 persen, untuk Bupati sebesar 15-17 persen, dan untuk Kadis PU sebesar 2 persen,” paparnya.

Ali fikri memaparkan, kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dana yang sudah diterima oleh Z melalui A yang sumbernya berasal dari proyek-proyek Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan yang dikelola Sy dan HH, yakni Pada tahun 2016 sebesar Rp 26.073.771.210, Tahun 2017 sebesar Rp 23.669.020.935,-.

Atas perbuatannya, Sy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tersangka SY di Rutan Negara Cabang KPK di Gedung KPK Kavling C1 selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020. Sebelumnya dilakukan isolasi mandiri terlebih dahulu di Rutan KPK Kav. C1 tersebut dalam rangka pencegahan dan penyebaran Covid 19,” katanya.(ali)

About dwidjo -

Check Also

UU Ciptaker,  Antara Kepastian dan Harapan

Oleh: Dr. H. Joni,SH.MH *Penulis Notaris tinggal di Sampit. ​ OMNIBUS LAW atau Undang Undang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *