Industri Nasional di Sektor Kesehatan  Belum Bisa Tumbuh Maksima

Jakarta,Koranpelita.com

Ketua Aliansi Kebangsaan, Pontjo Sutowo mengatakan, Industri nasional di sektor kesehatan dan farmasi belum bisa tumbuh maksimal, hal ini diduga adanya praktik “mafia” dalam negeri yang berkolaborasi dengan industri raksasa medis di luar negeri, untuk mengendalikan industri farmasi di tanah air.

“Dominasi mafia medis ini sudah berlangsung cukup lama. Saat inipun, ketika kita menghadapi pandemiid-19, praktik mafia itu diduga masih berlangsung dalam pengadaan alkes dan obat-obatan, sebagaimana belakangan ini hangat menjadi perbincangan publik,” kata Pontjo dalam serial webinar yang digelar Aliansi Kebangsaan, bersama Aliansi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Forum Rektor Indonesia bertema Teknologi Kesehatan dan Farmasi, Jumat (18/9/2020).

Di jelaskanya, bahwa kesehatan nasional seringkali hanya berfungsi sebagai “penyalur” dari produsen luar negeri untuk alat kesehatan. Demikian juga dengan industri obat nasional yang bahan bakunya banyak dikendalikan oleh praktik mafia ini. “Menteri BUMN-pun beberapa waktu lalu sudah mensinyalir adanya mafia ini yang membuat Indonesia terus-menerus mengimpor bahan baku obat dan alat kesehatan,” terang Pontjo.

Pontjo berpendapat bahwa ada dugaan, praktik mafia ini adalah bagian dari mafia global di bidang medis, dan tidak mustahil adalah bagian dari Perang G-IV. Mafia global ini, dikenal dengan sebutan “medical industrial complex” yang diadopsi dari istilah “military-industrial complex” yang dapat berpengaruh pada kedaulatan negeri.

Menurut Ponco, untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit industri alat kesehatan dan obat dalam negeri maka penguasaan inovasi teknologi dalam sektor kesehatan dan farmasi harus menjadi perhatian kita semua secara sungguh-sungguh.

“Tujuannya agar Indonesia mampu meningkatkan ketahanan kesehatan (health security). Untuk itulah, sumbang saran dan solusi para pakar yang didapatkan dalam webinar ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam membenahi industri kesehatan dan farmasi dalam negeri,” jelas Pontjo.

Meski di akui Pontjo masih rendahnya penguasaan teknologi kesehatan dan farmasi di Indonesia. Dengan demikian, pihaknya akan mendorong pengembangan teknologi dalam menumbuhkan kemandirian dan kemakmuran ekonomi secara berkelanjutan.

“Kekuatan suatu bangsa diukur dari kemampuan Iptek sebagai faktor primer ekonomi menggantikan modal, lahan, dan energi untuk peningkatan daya saing. Karenanya, peningkatan kapasitas Iptek dan produktivitas adalah kunci sukses meraih daya saing berkelanjutan yang sangat menentukan kemandirian ekonomi suatu bangsa,” jelasnya.

Mengingat begitu pentingnya peran Iptek bagi kemandirian ekonomi dan kemajuan sebuah bangsa, apalagi Indonesia telah bertekad menjadi negara maju pada tahun 2045, maka mendesak bagi Indonesia untuk meningkatkan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi yang saat ini memang masih jauh ketinggalan.

Rendahnya penguasaan teknologi Indonesia saat ini, dapat kita telusuri dari beberapa indeks yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga internasional. Ukuran yang berkaitan dengan TFP dan knowledge economy index misalnya, menunjukkan betapa rendahnya kontribusi nilai tambah iptek dan tingkat inovasi Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan tahun 2016, kontribusi TFP terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya kisaran 1 persen, bandingkan dengan Korea Selatan 14 persen dan Taiwan 24 persen. Ini menandakan rendahnya kemajuan teknologi di Indonesia.

Untuk memotret perkembangan kemajuan teknologi Indonesia, beberapa tahun yang lalu, Aliansi Kebangsaan bekerjasama dengan Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara (LKEN) melakukan suatu penelitian dan kajian terhadap isu tersebut. Hasil kajian ini menemukan keterbelakangan teknologi dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dilihat dari rata-rata kontribusi total factor productivity (TFP) yang masih sangat rendah bahkan dalam periode tertentu berada pada posisi negatif.

“Dengan kemampuan penguasaan teknologi yang masih rendah, rasanya sulit bagi bangsa Indonesia untuk menumbuhkan kemandirian dan kemakmuran ekonomi secara berkelanjutan. Indonesia harus mengejar ketertinggalan teknologi ini. Tanpa penguasaan teknologi, mustahil Indonesia akan mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam bidang ekonomi. Kesadaran dan mindset seperti inilah yang harus dibangun sehingga kita memiliki “visi Iptek” yang jelas untuk mendorong dan mengikat semua pihak dalam melakukan berbagai terobosan berbasis Iptek,” ujarnya.

Dalam mengejar ketertinggalan teknologi lanjut Pontjo, Indonesia dapat mencontoh keberhasilan negara-negara lain. Berdasarkan pengalaman dari negara-negara lain, beberapa hal elementer yang harus diperhatikan oleh Indonesia, antara lain adalah (1) pengembangan inovasi teknologi sudah seharusnya diprioritaskan pada sektor unggulan; dan (2) pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, industri/dunia usaha, dan masyarakat.

“Dalam pengembangan inovasi teknologi pada “sektor unggulan”, sudah seharusnya Indonesia memberikan prioritas pada pengembangan kekhasan potensi Indonesia yang bisa memberi nilai tambah terhadap keunggulan komparatif (comparative advantage) yang kita miliki. Dalam diskusi publik di IPB bulan Februari 2020 yang lalu, kita telah mendiskusikan pengembangan inovasi teknologi dalam sektor pertanian dan pangan. Hari ini, kita akan fokus mendiskusikan pengembangan inovasi teknologi dalam sektor kesehatan dan farmasi,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Rektor Indonesia, Arif Satria mengatakan bahwa sebenarnya, Indonesia memiliki peluang sangat besar untuk mencapai kemandirian dalam bidang obat-obatan dan alat kesehatan. Sebab Indonesia memiliki sumber daya yang sangat besar seperti biodiversity dan produk laut yang sangat penting sebagai bahan baku obat-obatan.

“Selain itu, inovator-inovator alat kesehatan juga cukup banyak baik dari kalangan perguruan tinggi maupun lembaga-lembag riset. Sebagai contoh, pada pandemi COVID-19 ini terjadi lompatan inovasi yang sangat membanggakan karena lebih dari 50 inovator muncul dengan inovasi yang relevan,” katanya. “Dengan potensi yang kita miliki tersebut, seharusnya soal kemandirian obat kita nomer satu. Namun sayangnya itu belum terjadi pada industri kesehatan dan farmasi Nasional,” sambungnya.

Hadir sebagai nara sumber berikutnya, adalah Rektor Universitas YARSI, Fasli Djalal, yang mengatakan bahwa, berbagai program dan kebijakan juga roadmap untuk mencapai kemandirian tersebut sudah dirancang pemerintah. Namun hingga kini kemandirian obat dan alat kesehatan masih jauh dari harapan.

Fasli menegaskan, kemandirian alat kesehatan dan obat-obatan menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Mengingat belanja produk alat kesehatan dan obat-obatan kita semakin hari semakin meningkat. “Adalah pelajaran berharga saat terjadi pandemi COVID-19, dimana kran impor tersendat, bagaimana kalang kabutnya industri farmasi dalam negeri untuk memperoleh bahan bakunya,” ucap Fasli. (Vin)

About ervin nur astuti

Check Also

104 Toko Online Jateng Pamerkan Produk di UKM Virtual Expo

Semarang,Koranpelita.com Sebanyak 104 toko online telah memajang produknya dalam pameran produk UMKM secara virtual bertajuk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *