Membaca Implikasi Putusan MA Tentang Pilpres 2019

Oleh: Dr. H. Joni,SH.MH

Kewenangan konstitusional MK yang penting diantaranya adalah memutus sengketa Perhitungan Hasil Pemilu (PHPU). Untuk Pemilu dengan dua pasangan calon pada Pilpres 2019 yang lalu dimenangkan oleh pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Legitimasi administratif untuk itu merujuk pada Pasal 3 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Ihwal keputusan itu kemudian diajukan Hak Uji Materiil oleh pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, dan kawan-kawan. Dalam putusan Nomor 44 P/PHUM/2019 tersebut dan diunggah pada 3 Juli 2020 lalu, MA menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU No. 5 Tahun 2019 bertentangan denan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 416 ayat 1. Inti dari putusan MK adalah mengabulkan permohonan hak uji materiil yang diajukan para pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU No. 5 Tahun 2019 bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017. Dalam Pasal 3 ayat 7 PKPU No.5 Tahun 2019 berbunyi: Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai Pasangan Calon terpilih.

Sementara itu ketentuan dalam Pasal 416 ayat 1 UU No. 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
Dalam pertimbangannya MA berpendapat, KPU yang mengeluarkan PKPU No. 5 Tahun 2019 telah membuat norma baru dari peraturan yang berada diatasnya, yakni UU No. 7 Tahun 2019. Selain itu, KPU juga memperluas tafsir dalam pasal 416 UU dimaksud. Pembuatan norma baru dan perluasan tafsir yang bukan menjadi kewenangan KPU sebagai penyelenggara teknis pelaksanaan Pemilu, sehingga hal ini harus dibatalkan.

Menyegarkan ingatan, permohonan uji materiil ini diajukan pada 14 Mei 2019 lalu atau satu pekan sebelum KPU menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Hasil Pemilu. Dengan mengacu pada UU No. 7 Tahun 2017, pasangan Jokowi-Ma’ruf telah memenuhi syarat menjadi pasangan tepilih karena memperoleh 55,5% suara (lebih dari 50%) dan menang di 21 provinsi (lebih dari setengah jumlah provinsi) di Indonesia.

Membaca Implikasi
​ Untuk memahami sebuah putusan pengadilan, demikian juga implikasi dari sebuah putusan dibutuhkan ilmu tertentu. Apa lagi pada putusan yang membawa implikasi luas seperti PHPU presiden ini. Namun pastinya masyarakat menunggu dengan harap cemas, sebab secara awam makna dari putusan itu diartikan kemenangan Jokowi Ma’ruf Amin dianulir. Kelanjutannya bagaimana?. Itulah sebabnya sebuah putusan yang sarat dengan kalimat hukum ini memerlukan klarifikasi shingga masyaakat tidak dibuat kebingungan terhadap implikasi sebagai akibat dari kalimat yang memang tidak dapat dipahami secara awam dimaksud.

​Yusril Ihza Mahendra, misalnya selaku Ketua Tim Jokowo Ma’ruf Amin ketika bersengketa di MA menyatakan bahwa putusan itu tak mennyinggung soal menang atau kalahnya para peserta pemilu, dan sama sekali tidak menyinggung soal kemenangan Jokowi. Menurutnya, menang atau tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK itu final dan mengikat. Dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Ma’ruf Amin, KPU merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subijanto dan Sandiaga Uno.

Apa lagi dari sisi waktu putusan uji materil itu diambil oleh MA tanggal 28 Oktober 2019, seminggu setelah Jokowi-Ma’ruf Amin dilantik oleh MPR. Putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan. Putusan MA tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang. Membaca silangselisih ini, secara substantif yang berlaku adalah suara terbanyak tanpa perlu diulang lagi untuk memenuhi syarat sebaran kemenangan di provinsi-provinsi sebagaimana diatur Pasal 6A UUD 1945.

Orientasi Putusan
Memang membaca pada logika penafsiran yang dilakukan oleh Yusril terasa logis. Nanti, Ketika argumentasi (yang belum ada) dari kubu pengaju uji materi, yaitu Rachmawati DKK juga akan terasa logis. Namun pada dasarnya logisnya sebuah putusan dan mempunyai kekuatan hukum secara pasti adalah dari hakim yang menjatuhkan putusan.

Hakekat sebuah putusan harus secara integrasi mencerminkan nilai keadilan itu sendiri, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya para pencari keadilan (justisiabelen). Dengan putusan demikian maka hakekat kinerja hakim tidak hanya menegakkan hukum demi hukum, tetapi membawa implikasi kepada ketiga dimensi tadi, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Untuk itu dari MK sendiri hendaknya memberikan klarifikasi atas putusan yang menggegerkan kancah perolitikan dan sosial ini, dengan penjelasan atau klarifikasi ini sebuah putusan tak hanya dibuat demi hukum semata. Harus diorioentsikan demi kepentingan masyarakat, atau didasarkan pada asas kemanfaatan sehingga masyarakat juga bisa memahami sebuah putusan yang dijatuhkan tidak hanya demi putusan tetapi benar benar untuk kemaslahatan rakyat secara keseluruhan.

Termasuk dalam kaitan ini, mengapa permohonan uji materi yang diajukan pada bulan Mei 2019, ketika hangat hangatnya Pilpres baru tanggal 3 Juli 2020, berarti lebih setahun kemudian baru dipublikasikan. Tidakkah ini merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap asas kepatutan yang seharusnya menjadi dasar perilaku administratif seluruh komponen alat kelengkapan negara?. (Penulis, Notaris tinggal di Sampit)

About dwidjo -

Check Also

Kesaksian Jurnalis Palestina Bushra Jamal Ath-Thawil, Ungkap Fakta Penjajahan Zionis Israel

BUSHRA Jamal Muhammad Thaweel (22) memilih profesi wartawan setelah menyaksikan sendiri ayah dan ibunya ditangkap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *