Dewan Adat: Prioritaskan Putra Daerah di Kabinet Kerja II

Jakarta, Koranpelita. Com

Pasangan Joko Widodo – Maruf Amin akan segera dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode (2019-2024) pada tanggal 20 Oktober 2019 dan menjadi puncak pesta demokrasi di Indonesia .Ahasil
ekspektasi masyarakat pada ke dua kepemimpinan tersebut akan sangat tinggi baik dibidang ekonomi, sosial dan budaya.Tak Pelak diharapkan para menteri- menteri yang dipilih memiliki kinerja yang lebih baik dari sebelumnya untuk itu harus melalui seleksi yang ketat.

“Dalam pembentukan kabinet jilid II ini, yang pertama kali diprioritaskan Presiden Jokowi adalah memilih pembantu-pembantunya melalui proses seleksi. Seleksi tersebut berdasarkan suara publik atau masyarakat.Artinya, Jokowi memilih tokoh yang memiliki kompotensi sebagaimana yang diusulkan oleh masyarakat. Sehingga tidak terkesan Presiden Jokowi lebih  memihak kepada tokoh dari parpol,” ujar Prof. DR. Irwannur Latubual M.M,MH,Ph.D selaku Ketua Umum Dewan Adat Nasional kepada KORANPELITA.COM belum lama ini di Jakarta.

Dikatakan Irwannur ini periode terakhir dari Pak Jokowi, maka perlu ada kesadaran dari pembantu-pembantu Presiden, sehingga bisa searah dan senyawa dalam menentukan kebijakan sehingga porsi dari kalangan profesioanal lebih banyak.

“Saya mengusulkan untuk pemilihan menteri sebaiknya pemilihan menterinya porsinya 40 persen berbanding 60 person. Artinya, 60 persen dari kalangan profesional, sedangkan dari kalangan parpol 40 persen,”tuturnya.

Dimana tambah Irwannur kalangan profesional itu termasuk relawan. Relawan ini bisa juga mengajukan calon pembantu presiden, sehingga  ada keterwakilan. Apalagi relawan Jokowi itu tersebar di seluruh Indonesia.

“Mudah-mudahan bisa berbalik lebih banyak dari relawan. Nah, itu dulu memang amanat beliau. Mudah mudahan beliau melihat situasi ini, “ungkapnya.

Sebenarnya, menurut Irwannur relawan Jokowi itu berasal dari berbagai profesi. Mereka berkualitas dan mutu pendidikannya juga memadai. Kelebihan tersebut memungkinkan  mereka, para relawan tersebut sudah sepantasnya berada disana, dikabinet Jokowi Jilid II.Untuk itu kalangan Dewan Adat Nasional berharap ada dari kalangan profesional khususnya dari relawan. Tujuannya, agar bisa seiring dan sejalan dengan nawacita presiden, misi dan visinya terwujud.

“Kalau menteri dari relawan minimal 2 sampai 3 menteri, “tegasnya.

Sementara itu Sekjen Dewan Adat Nasional Nulzuludin Syah, Ssos.MM mengatakan, kalau dilihat dari perimbangan, Indonesia Timur juga merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia. Masyarakatnya memiliki kemampuan yang sama dengan saudara-saudaranya di bagian Indonesia Barat dan Tengah.

“Maka tidak ada salahnya, pihaknya mengusulkan ada perwakilan dari Indonesia Timur. Misalnya, orang Maluku dan Papua,  juga punya kemampuan yang memadai untuk mendampingi Presiden Jokowi di dalam membangun NKRI ini,”urainya. (Han)

 

 

About dwidjo -

Check Also

DPRD Setujui Penetapan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Bekasi

Bekasi, koranpelita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi setuju atas rancangan peraturan daerah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *