Ramdansyah, Direktur Rumah Demokrasi

Survei Rumah Demokrasi: Prabowo – Sandi Ungguli Jokowi-Ma’ruf

Jakarta, Koranpelita.com

Elektabilitas pasangan Calon Presiden (Capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno yang dilakukan lembaga Suvei Nasional Rumah Demokrasi pimpinan Ramdansyah, mengungguli pasangan Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) – Ma’ruf Amin.

Hasil survey Rumah Demokrasi itu dipublikasikan di Jakarta, Jumat (15/3/2019). Survei yang dilakukan 19 Februari – 1 Maret 2019 itu menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu pasangan Capres Prabowo Subianto – Sandiaga Uno unggul 5 persen dari Jokowi – Ma’ruf Amin.

Pertamnyaan yang diajukan dalam survey antara lain, “Jika Pilpres dilaksanakan hari ini, anda memilih pasangan Capres-Cawapres yang mana?”. Mayoritas reponden menjawab pasangan Capres 02 Prabowo – Sandiaga Uno sebesar 45,45 persen, dan 40,30 persen memilih pasangan Jokowi-Ma’ruf serta 14,25 persen belum menentukan pilihan.

“Hasil survei menunjukkan, elektabilitas Prabowo-Sandi saat ini unggul atas Jokowi-Maruf Amin, dengan selisih sekitar 5 persen dan saat dilakukan survei masih banyak ‘undecided voters”, yaitu sebanyak 14,25 persen.,” ujar Direktur Rumah Demokrasi, Ramdansyah, di Jakarta, Jumat (15/3).

Menurut Ramdansyah, keunggulan Prabowo-Sandi atas Jokowi-Ma’ruf Amin sangat berkaitan erat dengan strategi kampanye. Di bawah komando Jenderal Joko Santoso, strategi kampanye Prabowo – Sandi menggunakan cara grilya, yaitu rajin menyapa masyarakat dan menyerap aspirasi publik melalui kegiatan kunjungan ke daerah.

Model kampanye grilya di daerah basis seperti di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Utara bahkan ke daerah basis lawan seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali cukup memberikan efek elektoral bagi pasangan Prabowo-Sandi. Setidaknya, mampu menggerus suara Jokowi-Maruf Amin yang cenderung stagnan.

“Kreatifitas kampanye di lapangan seperti kunjungan ke pasar, pesantren, kampus, dan pusat keramaian sering mendapatkan respon positif, dan antusiasme masyarakat terhadap pasangan 02, meskipun beberapa kali mendapatkan hadangan dari kelompok lawan dengan meneriakkan dukungan kepada 01,” papar dia.

Selain itu lanjut Ramdansyah, strategi kampanye di sosial media juga nampak jelas bahwa tim Prabowo-Sandi selalu mampu menandingi tim Jokowi-Amin. “Perang” isu di media sosial terlihat sangat didominasi oleh kelompok tim 02. Tim sosial media 02 hampir selalu unggul tranding topik di twitter,” kata dia.

Terbukti pasca debat, meski nampak dalam debat Jokowi unggul, seperti serangan tentang kepemilikan lahan HGU oleh Prabowo. Namun, sehari pasca debat justru berubah berbalik men-“downgrade” Jokowi, karena serangan pembuktian data-data melalui sosial media dari tim 02, ujar Ramdasyah.

Maksimalkan Strategi Gerilya

Dalam keterangan persnya, Ramdansyah memperediksi, upaya Jokowi-Amin menggunakan strategi offensif dan “perang total” ala Jendral Moldoko, akan dilakukan terus disisa waktu yang ada, guna menarik pemilih rasional yang akan fokus pada program, kinerja dan rekam jejak.

Sebaliknya tim Prabowo-Sandi dipastikan akan memaksimalkan strategi grilya baik melalui jalur darat menyapa langsung masyarakat maupun melalui sosial media demi mempertahankan keunggulan elektabilitas yang sudah berselisih 5 persen.

“Modal sosial dalam bentuk kepercayaan publik yang sudah terbentuk dari kedua pasangan calon akan terus menarik ‘undecided voters’ yang saat ini masih 14 persen, dengan strategi mendegradasi elektabilitas lawan,” tambahnya.

Selain soal Pilpres, juga ditanyakan tentang kinerja Pemerintah. Pertanyaan yang diajukan adalah “Apakah harga barang kebutuhan sehari-hari di era pemerintahan Jokowi murah?” 31,30 persen menyatakan setuju harga murah, 61,11 persen tidak, dan 7,59 persen tidak tahu.

Artinya mayoritas publik merasa harga-harga mahal di masa Pemerintahan Jokowi-JK. Pertanyaan selanjutnya “Apakah Pemerintahan Jokowi-JK berhasil menyelesaikan permasalahan lapangan pekerjaan?” 59,04 persen tidak setuju. 29,05 persen menjawab setuju, dan 11,90 persen tidak tahu.

Itu artinya kara Ramdansyah, 60 persen masyarakat tidak puas dengan pemerintahan Jokowi pada urusan lepangan pekerjaan dan harga kebutuhan pokok.
Yang menarik adalah jawaban atas pertanyaan mengenai pembangunan infrastruktur. Ketika diberikan pertanyaan “Apakah pembangunan infrastruktur di era Jokowi telah menyelesaikan permasalahan ekonomi Indonesia?”
Sebagian besar responden menjawab tidak setuju yaitu 62,14 persen. Sisanya sebanyak 29,15 persen menyatakan setuju, dan 8,71 persen tidak tahu. Hal ini menunjukkan, pembangunan infrastruktur tidak memberikan efek perubahan ekonomi yang diharapkan publik. (kh)

About dwidjo -

Check Also

Komnas HAM Agar  Selidiki Dugaan Pelanggaran Penangkapan Aktivis KAMI

Jakarta,  Koranpelita.com Tim Advokasi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) mendesak Komisi Nasional Hak Azasi Manusia …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *