www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Sebagai bank daerah dan juga berperan sebagai pengelola kas daerah, maka Bank Kalsel memposisikan diri digaris terdepan dalam upaya mendukung program dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Komitmen tersebut kembali ditegaskan, Direktur Utama (Dirut) Bank Kalsel, Agus Syabarrudin, disela rapat evaluasi dan Koordinasi Pendapatan Daerah bersama seluruh UPPD Samsat dan Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Provinsi Kalsel, yang di gelar Komisi II DPRD Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (13/1/2021).
Dari itu, sinegitas bersama semua unit pelaksanan pendapatan daerah (UPPD) sangat erat terjalin, bahkan sudah menempatkan unit layanan khusus disetiap samsat se Kalsel.
Tak hanya itu, Bank Kalsel juga terus menyesuaikan kondisi kekinian semisal antisipatif kemajuan digitalisasi, agar apa yang dibutuhkan dalam hal mutu pelayanan dapat terpenuhi dan berkualitas.
“Untuk mendukung mekanisme dan kelancaran penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, kami tidak ada masalah. Sejauh ini sangat kompak, bahkan sering diminta buka saat liburan pun kami siap” kata Agus Syabarrudin.
Disinggung adanya permintaan Komisi II agar samsat bantu masuk kepelosok-pelosok desa dan kesiapan Bank Kalsel? Bankir muda yang energik ini menegaskan itu sangat mungkin dan prospektif. Bahkan dirinya mengaku sudah mengusulkan sejak tahun lalu, meski harus bersaing dengan Bank BUMN yang lebih dulu dan bermodal raksasa.
Namun menimbang kondisi pandemi covid, kesiapan teknologinya serta SDM-nya maka rencana itu akan dieksekusi pada semester II tahun 2021 ini.
Saat ini imbuh Agus Syabarrudin, Bank Kalsel tengah mengaupgrade core banking system yang lama. Jika ini rampung, maka sudah cukup untuk
branchless banking.
Di awal tahun ini Bank Kalsel masih ekspansi jaringan sebanyak 22, seperti kantor kas, kantor pembantu, maupun berupa ATM dan EDC.
Begitu pula, bank Kalsel sudah pernah melakukan tatapmuka dengan 1840 Desa di Kalsel guna penjajakan kerjasama melalui BUMdes atau kantor kelurahan dan banyak menerima masukan.
Namun untuk mengakomodir usulan dan merealisasikan kerjasamanya tentu memerlukan infrastruktur, seperti jaringan dan lainnya.
” Tetapi yang paling realistis, nanti ada koordinator disetiap kecamatan, sehingga kita bisa head to head dengan raksasa pesaing lainnya,” pungkas Agus Syabarrudin. (Ipik)
