Pemerintah Harus Perlakukan Sama bagi Peserta Lelang Operator Patimban

Jakarta, Koranpelita.com

Pemerintah harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua entitas bisnis yang berminat dan tertarik mengikuti proses lelang operator Pelabuhan Patimban.

Dengan memberikan kesempatan yang sama, Kementerian Perhubungan sebagai pemilik proyek bisa leluasa menentukan siapa yang paling kompeten untuk menjadi operator pelabuhan yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional tersebut.

“Pelabuhan sebagai bagian dari mata rantai logistik memiliki peran sentral dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, harus ada equal treatment, baik untuk kalangan swasta murni, perusahaan PMA maupun BUMN yang ingin menjadi operator Pelabuhan Patimban,” kata Siswanto Rusdi, Direktur National Maritime Institute (Namarin), di Jakarta, Kamis (15/10).

Menurutnya, saat ini muncul kesan bahwa pemerintah menomorduakan BUMN, khususnya Pelindo dalam proses lelang operator Pelabuhan Patimban. Padahal beberapa BUMN sejak awal sudah menyatakan minat dan ketertarikannnya untuk terlibat dalam operasional di Patimban.

Siswanto mengingatkan bahwa pemerintah harus memiliki indikator yang terukur dalam menentukan siapa yang akan menjadi operator Pelabuhan Patimban. Indikator-indikator itu harus bisa dipakai untuk mengukur kapabilitas, baik secara teknis dan operasional, maupun kemampuan keuangan perusahaannya.

“Nantinya, siapapun operator yang terpilih harus mampu membangun dan mengelola ekosistem logistik, sebagaimana yang sekarang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Operator Patimban harus siap memfasilitasi arus keluar masuk barang dari berbagai wilayah produktif terutama di utara Jawa Barat, seperti Subang, Indramayu, Cirebon, Brebes, dan sekitarnya,” ujarnya.

Dia menambahkan, paradigma dunia kepelabuhanan sudah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir. Pelabuhan tak lagi semata-mata bekerja sebagai tuan tanah yang melayani sandar kapal dan bongkar-muat. Industri kepelabuhanan sudah bergerak jauh sebagai mata rantai logistik, yang berperan sebagai fasilitator perdagangan antarpulau, antarnegara bahkan antarbenua. Di banyak tempat, pelabuhan membangun jejaring khusus dengan pihak pelayaran (liner) dan industri.

“Jadi, operator tak akan cukup kalau sekadar punya SDM, alat, serta sistem kerja. Operator pelabuhan dituntut memiliki kapabilitas membangun industri kepelabuhanan yang efektif dan efisien, dan kuncinya ada pada jejaring dan pengalaman,” tutup Siswanto. (nie)

About redaksi

Check Also

Ketua DPP PKS: Rendahnya Pendapatan Jadi Tantangan Kinerja APBN 2024

Jakarta, Koranpelita.com Ketua DPP PKS menanggapi paparan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja …

One comment

  1. Pingback: news

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pertanyaan Keamanan *Batas waktu terlampaui. Harap selesaikan captcha sekali lagi.

Eksplorasi konten lain dari www.koranpelita.com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca