www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) berharap, PT Jaminan Kridit Daerah (Jamkrida) milik pemprov setempat bisa semakin tumbuh dan berkembang, seiring pesatnya pertumbuhan Bank Kalsel.
Karena itu komisi membidangi ekonomi dan keuangan ini sangat mendukung rencana penambahan penyertaan modal yang sudah diusulkan PT Jamkrida Kalsel.
Namun mengingat kondisi keuangan daerah maka dewan sepakat untuk menyuntikan dana bertahap senilai Rp 45 miliar dari sisa pemenuhan syarat permodalan sebesar Rp 200 miliar.
” Memang kita ada pertemuan dengan PT Jamkrida, membahas ini, tapi karena kita tahu kondisi keuangan cukup sulit, maka yang bisa kita penuhi hanya 45 miliar,” ujar anggota Komisi II DPRD Kalsel, HM Yani Helmi, kepada wartawan di Banjarmasin, Selasa (28/7/2020).
Untuk mendorong ini menurutnya, dirinya siap untuk roadshow ke kabupaten-kabupaten untuk mensosialisasikan dan menyakinkan kepala daerah bahwa prospek PT Jamkrida bisa lebih optimal lagi khususnya untuk menjangkau dalam mengcover penjaminan UMKM seiring pesatnya laju perkambangan Bank Kalsel.
” Kita juga tidak ingin Jamkrida ini dipandang sebelah mata, artinya dari kecukupan modal juga harus diperkuat karena ujungnya utuk PAD ,” kata Paman Yani sapaan akrab HM Yani Helmi.
Wakil rakyat dari Partai Golkar ini menegaskan bahwa Komisi II komit untuk mendorong PT Jamkrida menjadi besar dan menjadi tuan rumah didaerah sendiri. Karenanya berharap semua kabupaten dan kota untuk melakukan penyertaan modalnya seperti pada bank Kalsel sehingga bisa terus mendukung semua usaha kecil yang ada.
Sebelumnya Plt Dirut PT Jamkrida, Suyanto, menjelaskan, PT Jamkrida harus memenuhi syarat kecukupan modal sesuai Perda 15/2012, yaitu sebesar Rp 200 miliar.
Sejak berdiri pada tahun 2014 hingga sekarang modal baru senilai Rp 70 miliar, dengan aset yang dimiliki hingga Maret 2020 tumbuh jadi Rp 136 miliar lebih, atau meningkat 200 persen lebih.
” Jadi dengan modal Rp 70 miliar aset kita sekarang tumbuh jadi 136 miliar lebih,” kata Suyanto.
Untuk lembaga penjaminan, imbuh Suyanto lagi, yang jadi indikator kinerja adalah, 1.aset. 2. UMKM yang dicover. 3. Serapan tenaga kerja.
Adapun untuk penjaminan yang sudah dilakukan pada tahun 2019 sebanyak 8.893. dengan serapan tenaga kerja sebanyak 21.804 orang. Kemudian, hingga Maret 2020, penjaminan bertambah sebanyak 1.270 dengan serapan tenaga kerja 2.415 orang. (Ipik)
