www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Jakarta,koranpelita.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bansos tahap empat.
Namun dalam penyaluran sembako tersebut menuai kontroversi. Pasalnya, anggaran dana bongkar muat bantuan perpaket sembako dinilai tidak sesuai dari vendor sebelumnya.
Seperti yang dikeluhkan Ketua RW 04 Kelurahan Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat Andi Suhendi (57), yang mempertanyakan dana bongkar muat sebesar Rp.500 perak perpaket sembako dari pihak PT Porter.
“Dana sebesar itu dinilai tidak sesuai dari sebelumnya, sehingga kita semua ketua RW se-Kelurahan Kembangan Utara enggan menandatangani kwintasi sebesar Rp.500 perak perpaket dari vendor PT.Porter,” kata Andi saat diwawancarai, pada Selasa (30/6).
Andi menduga adanya penyelewengan dana tersebut. Kerena bantuan sembako sebelumnya perpaket sebesar Rp.5000 rupiah, begitu dari PT Polter hanya sebesar Rp.500 perak.
“Memang ini bansos sifatnya sosial tapi ini kan tender bisnis se-DKI. Coba dibayangkan saja untuk dana sebesar Rp.5000 rupiah kita sebagai RW masih tekor seperti bongkar muat, rokok, kopi, minum semua ditanggungnya,” ucap Andi.
Lebih lanjut kata dia, hal tersebut sudah dikomfirmasikan ke Lurah Kembangan Utara yang katanya sudah meminta bantuan ke pengawas BPK Bansos. Dari situ pengawas akan segera menindak lanjuti.
“Namun jika tindak lanjut itu tidak ada kejelasan dan belum selesai juga maka semua RW se-Kelurahan Kembangan Utara enggan menandatangi kwitansi tersebut. Lebih baik tidak menerima dari pada menerima Rp.500 perak perpaket,” sebut Andi.
Meski demikian Andi menegaskan, jika permasalahan ini tidak terealisasi silahkan PT.Ponder ambil uangnya, biarkan sembako yang sudah disuplai ke warga ditanggung sendiri oleh RW.
“Yang sebelum saja dana sebesar Rp.5000 rupiah perpaket kita masih nompok apalagi ini hanya Rp.500 perak lebih baik kita tidak menerima,” keluhnya.
Ia berharap kedepannya vendor seperti ini jangan dipakai lagi karena tidak sesuai yang sudah ada sebelumnya.
“Kita mengusulkan PT.Polter jangan dipakai kembali. Kita sudah pusing dilapangan dan sudah banyak berkorban jadi jangan ditambah lagi dengan permasalahan ini,” ujar Andi.(iv)
