www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Semarang,Koranpelita.com
Sektor ekonomi menjadi salah satu usaha yang terdampak Covid-19. Maka dari itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggodok formula yang tepat, untuk membangkitkan ekonomi. Salah satunya adalah pembangkitan ekonomi desa yang rencana aksinya sedang dimatangkan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pembangkitan ekonomi desa sudah ada beberapa mulai jalan sejak Mei lalu. Di antaranya di sektor pertanian dalam arti luas meliputi pertanian pangan, kelautan, termasuk perkebunan, horti dan sebagainya.
“Kita mencoba membina agar ada stimulan ekonomi yang bisa kita gelindingkan untuk sektor-sektor ini. Apalagi yang mereka terdampak covid,” katanya usai memimpin Rapat Rencana Aksi Pembangkitan Ekonomi Desa di kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (19/6/2020).
Dijelaskan, pembangkitan yang sudah dimulai sejak bulan lalu adalah industri kecil menengah (IKM), seperti membuat masker dan makanan. Karena itu, dari hasil riset kecil yang dilakukan ternyata para pelaku IKM ini membutuhkan tiga hal. Pertama, ingin diajari marketing. Kedua, ingin diajari menggunakan teknologi informasi terutama tentang market place agar mereka bisa berdagang online. Ketiga, ingin diajari packaging.
“Tapi secara keseluruhan sambatnya sama, akses modal. Maka hari ini kita temukan pakar dari Undip dan teman-teman yang akan mengeksekusi pada sektoral itu. Kira-kira perbaikannya apalagi,” ungkap Ganjar.
Kesimpulan sementara dari pertemuan tersebut, lanjut Ganjar, diketahui bahwa pengelompokan atau pelembagaan kelompok-kelompok bisnis itu penting. Misalnya kelompok tani, kelompok nelayan, atau kelompok usaha kecil.
“Pengelompokan itu agar mereka bisa sharing, bisa saling mendukung, kemudian tentu saja mereka nanti butuh akses modal, sehingga nanti aksesnya itu individual atau kelompok. Masing-masing bertanggung jawab atau mau diberikan sana bergulir,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini, menurutnya, akan menjembatani dengan menyiapkan lagi proses yang lebih tinggi, baik segi regulasi maupun akses-akses yang dibutuhkan itu. Misalnya untuk akses modal, akan dilihat apakah dari APBD bisa atau tidak. Jika tidak maka akan dicarikan dari perbankan.
Begitu juga terkait dengan pelatihan melalui kerjasama dengan market place, yang sudah unicorn serta pendampingan dari dinas terkait dan juga keterlibatan perguruan tinggi untuk membantu.
“Hari ini kita kumpulkan untuk merapikan itu. Tapi saya sudah minta tadi beberapa contoh yang sudah berjalan. Nanti akan kita cek perkembangannya,”ujar Ganjar.(sup)
