www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Royalti Batubara 5 Persen Bagi Kalsel Tidak Fair, Padahal Setahun Keruk Rp200 Triliun
Banjarmasin, Koranpelita.com
Bagi hasil atau royalti tambang batubara senilai 5 persen yang selama ini diterima Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dinilai sangat tidak fair dan sangat kecil.
Pasalnya, jika dihitung besaran volume yang dikeruk dan dibawa keluar daerah jumlahnya tergolong fantastis, yaitu dikisaran 150 juta ton per tahun.
Jika diuangkan dengan asumsi harga per ton 100 US dolar, maka jumlah tersebut setara Rp200 triliun.
Padahal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD Kalsel , baru di angka enam menuju tujuh triliun rupiah, atau kurang dari 10 persen dari nilai komoditi batu bara diatas.
Penilaian tersebut dilontarkan anggota komisi III DPRD Kalsel, H Surinto, di Banjarmasin, Selasa (26/3).
“ Bagi saya royalti batu bara yang diterima Kalsel selama ini sangat tidak fair dan sanga kecil,” tegasnya.
Karena, jumlah sumber alam yang dikeruk sangatlah besar, dan Kalsel merupakan perhasil 1/3 batubara nasional, namun fakta miris daerah penghasil justeru sangat kecil menerima manfaatnya.
Jika dilihat aturan dana perimbangan daerah, memang terlihat besar persentasinya, yaitu, 20 untuk pusat dan 80 persen untuk daerah.
Tetapi, 80 persen yang diperoleh daerah tersebut, diambil dari angka yang telah dibagi lebih dulu dari yang diterima negara yaitu 13,5 persen dan daerah hanya memperoleh 5 persen.
Untuk itu, pada pertemuan terakhir bersama, Kementerian ESDM di Jakarta, Komisi III DPRD Kalsel sudah mengusulkan agar Kalsel bisa memperoleh 10 persen bagi hasil royalti tersebut.
Pihak pusatpun nampaknya sudah akan memberikan sinyal lampu kuning.
“ terakhir kita sudah sampaikan pada kementrian ESDM soal royalti ini, nampaknya sudah ada lampu kuning, tinggal gubernur juga harus intens melakukan loby bersama wakil rakyat Kalsel di Jakarta untuk mendorongnya,” kata Surinto.
Anggota Komisi membidangi pembangunan, infrastruktur dan ESDM ini, menyarankan, setidaknya gubenur Kalsel, harus membuat agenda per enam bulan sekali untuk duduk bersama 15 wakil Kalsel yang ada di pusat baik di DPR maupun DPD.
Tujuannya, untuk membahas masalah dan mendorong mencari solusinya bagi percepatan pembangunan daerah.
“ Saya sarankan gubernur harus intens galang dukungan bersama wakil kita di pusat. Supaya bisa membantu pembangunan didaerah,” pungkasnya (pik )
