www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman
Jakarta, KoranPelita.com
Kasus korupsi terkait suap yang menjerat Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Rommy diduga karena Rommy harus memenuhi kebutuhan logistik yang cukup besar bagi partainya di Pemilu 2019.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Sabtu (16/3/2019) menyebutkan kalau Rommy harus mencari uang minimal Rp64 Milyar demi mempertahankan 32 kursi di DPR yang masing-masing kursi membutuhkan biaya minimal Rp2 Milyar per kursi/dapil.
Dikatakannya setelah di Pemilu 2014 PPP mendapat 39 kursi DPR , untuk Pemilu 2019 PPP menargetkan perolehan sama 39 kursi dan target minimal 32 kursi.
Namun, tutur dia, sebenarnya hampir keseluruhan caleg PPP termasuk kasta Duafa mengingat hampir semuanya hanya mengandalkan gaji DPR dan tidak punya penghasilan lain.
Oleh karena itu, kata tokoh senior PPP ini, ketika partai dihadapkan besarnya biaya untuk kampanye dan honor saksi di TPS, semua caleg PPP dari Dapil gemuk kemudian menodong Rommy untuk mencarikan dana untuk mempertahankan kursi di 32 dapil
Disebutkannya angka Rp2 Milyar untuk mempertahankan satu kursi DPR sebenarnya ongkos minimalis yang belum tentu mampu mempertahankan kursi DPR petahana.
Disisi lain, ujar dia, semula Rommy dengan merapat dan menjagokan Presiden Petahana (Jokowi) berharap mendapatkan logistik dari penguasa. “Namun kenyataannya logistik yang diharapkan dari Penguasa tidak ada yang cair,” kata mantan anggota DPRD Kota Surakarta priode 1997-1999 ini.
Kondisi tersebut, ucap Boyamin, mungkin menjadikan Rommy berbuat nekat mencari logistik termasuk dugaan memperdagangkan jabatan di Kementerian Agama yang membuatnya ditangkap KPK. Terkait kasus Rommy, dia meminta KPK mengusut secara tuntas kasus tersebut.(Didi MJ)
