www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Inklusivitas Bagi Disabilitas Masih Jadi Isu Besar Dunia Pendidikan dan Profesional
Jakarta,Koranpelita.com
Penanganan sumber daya manusia penyandang disabilitas masih menjadi isu besar bagi dunia pendidikan dan profesional Indonesia meski pemerintah telah mendorong secara aktif inklusivitas bagi penyandang keterbatasan tersebut melalui berbagai kebijakan.
Hal tersebut menjadi kesimpulan dalam General Lecture dan talk show yang diselenggarakan Universitas Katolik (Unika) Atma Jaya dengan menghadirkan sejumlah pembicara a.l. Prof. Irwanto, Guru Besar Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya dan Pegiat Isu Disabilitas; Penny Handayani, Psikolog dari Fakultas Psikologi Unika Atma Jaya; Dr. Bambang, rohaniawan sekaligus dosen Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atma Jaya; dan Ratnawati Sutedjo, Pendiri Rumah Inspirasi yang aktif membina kaum disabilitas.
Data Biro Pusat Statistik 2017 mencatat, saat ini baru 18% dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus yang mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Dari 18% tersebut terdapat 115 ribu anak bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan 299 ribu lainnya bersekolah di sekolah reguler pelaksana sekolah inklusi yang ditunjuk pemerintah.
Untuk wilayah Jabodetabek sudah terdapat puluhan sekolah inklusi negeri yang sudah ditunjuk oleh dinas pendidikan daerah. Selain itu terdapat pula alternatif sekolah inklusi yang dimiliki oleh pihak swasta. Meski demikian, data ini baru bicara Pendidikan dasar hingga menengah, belum mengenai angka partisipasi pada dunia Pendidikan tinggi.
Rendahnya jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang memperoleh pendidikan disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya infrastruktur sekolah yang memadai, kurangnya tenaga pengajar khusus, dan juga stigma masyarakat terhadap ABK.
“Salah satu cara mendorong Pendidikan yang lebih inklusi adalah mendorong semua guru harus belajar tentang dikdaktik metodik pembelajaran untuk ABK. Konsekuensinya, semua Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) harus memberi mata kuliah Belajar Pembelajaran disesuaikan dengan hambatan tiap peserta didik/individu disabilitas,” tutur Dr. Bambang, rohaniawan sekaligus dosen Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atma Jaya.
Masih terbatasnya pendidikan khusus bagi ABK secara langsung berimbas pada kesiapan sumber daya manusia penyandang disabilitas yang siap bekerja dan dipekerjakan oleh dunia profesional meski pemerintah telah meneken U No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terus mendorong agar pihak swasta dan BUMN membuka pintu seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas.
Berdasarkan UU tersebut diamanatkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan 1 persen penyandang disabilitas dari total pekerjanya, sedangkan perusahaan BUMN sebanyak 2 persen. Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan per Oktober 2018, tercatat sebanyak 2.851 orang pekerja penyandang disabilitas, atau hanya sebesar 1,2 persen dari total pekerja yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Ratnawati Sutejo, wirausahawan Precious One yang mempekerjakan penyandang disabilitas menuturkan para penyandang disabilitas sangat membutuhkan kesempatan untuk berkarya dan kesempatan untuk membuktikan hasil kerjanya. “Karena di balik keterbatasan yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas, kami meyakini ada kemampuan yang bisa diolah sebagai kelebihan mereka,”jelasnya.
Untuk itu dia berharap jangan sampai masyarakat meremehkan disabilitas karena keterbatasan tersebut, sebaliknya disabilitas pun harus bangkit dengan menunjukan kelebihan yang dimiliki lewat karya. Hal ini yang dilakukan melalui Precius One, sebuah tempat usaha kerajinan tangan yang mempekerjakan penyandang disabilitas di kawasan Meruya Utara, Jakarta Barat.
Penny Handayani, dosen psikologi Unika Atma Jaya dalam risetnya tekait praktik inklusi dalam dunia profesional menyatakan rendahnya penyerapan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas karena kesadaran yang rendah terhadap potensi penyandang disabilitas, pandangan penyandang disabilitas menjadi beban bagi perusahaan, kurangnya kesiapan dalam merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas dan stigma negatif masyarakat terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas karena dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya dan dianggap menjadi beban bagi perusahaan. (Vin)
