Jakarta, Koranpelita.com
Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menegaskan, meskipun Indonesia telah meraih kemerdekaan politik sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kemerdekaan secara mental dan ekonomi belum sepenuhnya tercapai. Namun, proklamasi yang telah memutus rantai kekuasaan kolonial, ternyata tidak serta-merta menghapus pola pikir dan struktur ekonomi warisan penjajahan.
Hal tersebut terlihat dari masih dominannya pola ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan ekspor komoditas mentah. “Indonesia masih menghadapi tantangan untuk keluar dari warisan ekonomi kolonial yang bergantung pada komoditas mentah dan minim industrialisasi bernilai tambah,” kata Pontjo pada Forum Kelompok Terarah (FGD) yang mengambil tema “Peta Jalan Transformasi Menuju Ekonomi Berbasis Pengetahuan” yang digelar secara daring di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Pontjo menambahkan bahwa perkembangan sains dan teknologi telah mengubah paradigma ekonomi dunia. Banyak negara kini tidak lagi bergantung pada kekayaan alam, melainkan pada pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Perubahan ini ditandai dengan munculnya berbagai teknologi baru seperti kecerdasan buatan, big data, dan konektivitas digital yang semakin memengaruhi aktivitas ekonomi global.
Menurutnya, kekuatan suatu negara saat ini tidak lagi ditentukan oleh faktor alam seperti sumber daya, iklim, atau letak geografis, melainkan oleh kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki.
Beberapa negara yang berhasil menerapkan ekonomi berbasis pengetahuan antara lain Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, serta China. Negara-negara tersebut dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya meskipun tidak selalu memiliki sumber daya alam yang melimpah.
Sebaliknya, Indonesia yang kaya akan sumber daya alam justru dinilai masih menghadapi tantangan dalam memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan daya saing ekonomi secara berkelanjutan.
Pontjo menilai terdapat beberapa kelemahan utama yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat berhasil melakukan transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan.
Pertama adalah kualitas sumber daya manusia yang masih menjadi titik lemah. Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, kualitas manusia menjadi faktor utama karena inovasi dan produktivitas sangat bergantung pada kemampuan intelektual dan teknologi.
Kedua adalah ekosistem inovasi nasional yang masih perlu diperkuat. Sistem inovasi yang baik harus mampu mengintegrasikan berbagai potensi, mulai dari lembaga penelitian, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga pemerintah.
Ketiga adalah perlunya peran aktif dunia usaha dalam mengembangkan inovasi. Menurut Pontjo, inovasi teknologi tidak akan berkembang tanpa keterlibatan sektor bisnis sebagai pengguna sekaligus pengembang hasil riset.
“Transformasi ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada negara. Dunia usaha memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan memasarkan hasil inovasi,” jelasnya. Untuk itu lanjut Pontjo Sutowo pentingnya transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge-based economy).
Transformasi ekonomi telah menjadi bagian penting
Pontjo juga menyoroti bahwa agenda transformasi ekonomi telah menjadi bagian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Agenda tersebut bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi Indonesia dari berbasis sumber daya alam menuju ekonomi industri berteknologi tinggi.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing Indonesia di tingkat global dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa transformasi ekonomi harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta semangat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.“Transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan harus tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan dan bertujuan menciptakan kemakmuran yang berkeadilan,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Pontjo Sutowo menekankan pentingnya penyusunan peta jalan (roadmap) yang jelas untuk mengarahkan proses transformasi ekonomi nasional.
Peta jalan tersebut perlu mencakup berbagai aspek strategis, seperti pilar transformasi, kebijakan utama, tahapan implementasi, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.
Ia berharap diskusi yang dilakukan dalam forum FGD tersebut tidak hanya menjadi diskusi intelektual semata, tetapi dapat menghasilkan gagasan konkret yang bermanfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.“Transformasi ekonomi adalah jalan penting bagi Indonesia untuk membangun ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing,” jelasnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan pakar, di antaranya Prof. Ir. Agus Pakpahan, M.S., Ph.D (Rektor Universitas Koperasi Indonesia), Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc (Deputi Bidang Ekonomi & Transformasi Digital Bappenas), Prof. Dr. Ir. Anugerah Widiyanto, BSc., M.Eng. (Direktur Kebijakan Ekonomi, Ketenagakerjaan, dan Pengembangan Regional BRIN) dan Prof. Ir. I Gede Wenten, M.Sc.,Ph.D (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) serta penanggap Yudi Latif, Ph.D (Ketua Yayasan Dana Darma Pancasila). (Vin)
www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia