www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Semarang, koranpelita.com– Puncak Hari UMKM Nasional Tahun 2023 dipusatkan di Pamedan Mangkunegaran, Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (2/8/2023). Tidak banyak orang tahu tentang Hari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus. Meski gemanya kurang bergaung jika dibandingkan Hari Koperasi yang jatuh pada tanggal 12 Juli.
Peringatan Hari UMKM itu sendiri dideklarasikan di Yogyakarta pada Kongres Nasional MKM tanggal 25-26 Kuni 2016. Hari UMKM mengambil momentum kelahiran Bapak Bangsa Dr. Drs H Mohammad Hatta sebagai pejuang, negarawan, ekonom, dan juga Wapres pertama RI sebagai peletak dasar ekonomi kerakyatan. Hatta dilahirkan pada tanggal 1 Agustus 1902 di Bukittinggi.
Peringatan hari UMKM dimaksudkan agar lebih membangun eksistensi dan kinerja UMKM. Namun hari UMKM bukanlah hari libur, melainkan hari kerja sebagai hari peringatan meneguhkan semangat kerja kewirausahaan, semangat kerja membangun ekonomi kerakyatan dan membangun kebangsaan serta rasa percaya diri UMKM.
Peringatan hari UMKM menjadi pengingat bagi semua pemangku kepentingan tentang pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Hari UMKM juga menjadi sarana untuk merawat dan membesarkan semangat ekonomi kerakyatan.
Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Selain itu, UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian lokal.
UMKM di daerah dapat memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat dan UMKM juga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mengurangi angka pengangguran di daerah tersebut.
Berbagai fakta tidak terbantahkan terkait peran penting UMKM di tanah air. Apalagi UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Sekitar 99 persen dari bisnis di Indonesia adalah UMKM dengan lebih dari 98 persen didominasi oleh perusahaan mikro. Bahkan UMKM tersebut memperkerjakan lebih dari 107,6 juta penduduk Indonesia dan berkontribusi 60,6 persen terhadap PDB Indonesia.
Guncangan krisis pada tahun 1997-1998 membuktikan bahwa UMKM bukan hanya tahan banting. Bahkan pasca krisis jumlah UMKM tidak berkurang, justeru meningkat terus dan mampu menyerap ratusan juta tenaga kerja. Hal ini karena sifatnya fleksibel dalam modal, luwes memasuki semua sektor dan cepat beradaptasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan data bahwa dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia saat ini, ada 27,76 juta orang hidup miskin, 14,4 juta petani tanpa lahan, 19,7 juta orang berkebun bernilai tambah rendah, 13,5 juta orang tanpa hunian layak di pinggiran kota dan 11,2 juta pedagang tradisional makin sulit bersaing dengan pedagang modern yang agresif.
Oleh karena itu, negara, pemerintah dan semua pihak termasuk koperasi dan UMKM harus berjuang sekuat tenaga untuk mencegah makin melebarnya kesenjangan. Dengan cara lebih peduli, lebih berpihak dan lebih menggerakkan ekonomi yang berbasis pada rakyat diharapkan bisa mengurangi kemiskinan yang ada. Hanya dengan menguatkan UMKM berarti mewujudkan kedaulatan bangsa, terutama membangun kedaulatan ekonomi.
Meski demikian, sebagai salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, UMKM telah berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,9 triliun, lebih tinggi dari usaha besar yang mencapai Rp 5.464,7 triliun. Sementara berdasarkan data Kemenkop UKM, jumlah pelaku UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64,2 juta pelaku UMKM, sehingga menyumbang 97 persen dari total jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia.
Hari UMKM yang jatuh pada 12 Agustus tahun ini yang mengangkat tema Strategi Transformasi UMKM dalam menyongsong masa depan, sebagai pendorong UMKM agar terus beradaptasi dan bertransformasi meskipun sempat terjadi pandemi yang berdampak signifikan bagi pelaku UMKM.
Pembinaan dan Pelatihan
Untuk mengembangkan UMKM di Jateng strategi dalam membina supaya bisa naik terus dilakukan oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Setidaknya dari pembinaan ini, telah berhasil membina 183.181 unit UMKM dengan fasilitas melalui pelatihan leveling yang diselenggarakan Balai Latihan Koperasi (Balatkop) UKM Jateng.
” Dalam sepuluh tahun UMKM binaan Pemprov Jateng telah menghasilkan nilai transaksi sebesar Rp 38,9 triliun dan omzet Rp 68,7 triliun. Selain itu, juga menyerap sebanyak 1.337.156 tenaga kerja,” ujarnya
Dari pembinaan yang dilakukan serta adanya komitmen tersebut, lanjutnya, mendorong perkembangan UMKM di Jawa Tengah. Hasilnya, hingga triwulan 1 tahun 2023 nilai ekspornya mencapai US$ 2,5 miliar dan membuat Jateng surplus US$ 708 juta.
Selama dua periode kepemimpinan sejak 2013 – 2023 UMKM banyak difasilitasi pengembangan. Salah satunya terobosan melalui Hetero Space. Namun lewat kreatif ini bisa menjawab berbagai kebutuhan pengetahuan UMKM sebelum menjual produknya.
“Dengan pengetahuan ini akhirnya bisa melakukan pembukuan, packaging, branding serta mempromosikan produknya,” katanya.
Kendati demikian, setelah UMKM mempunyai wadah belajar ini, selanjutnya memberikan fasilitas lainnya yaitu akses modal, yang menjadi keluhan UMKM dalam rencana penjualan.
” Setelah diluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) Super Mikro dengan bunga rendah, hanya 3 persen pertahun. Dengan menggandeng Bank Jateng akhirnya bisa membantu UMKM mengembangkan usahanya.”
Menurutnya, dengan ketetapan 3 persen itu menjadikan awal mula Jateng menjadi penyalur KUR terbesar di Indonesia pada 2022. Sebelumnya di tahun lalu itu, nilai penyaluran KUR Provinsi Jateng senilai Rp 55,27 triliun.
” Berkat upaya ini, kini UMKM Jateng bisa meroket hingga level Internasional. Produk UMKM bisa melakukan ekspor ke Singapura, Jepang hingga Eropa,” tuturnya.
Saat ini, katanya, Jateng memiliki Hetero Space untuk pengembangan UMKM dan sebagai wadah anak muda berkarya. Ketiga kreatif itu berdiri di Semarang, Solo, dan Banyumas.
” Dalam Hetero Space di Jateng ini melibatkan ribuan member. Diantaranya 3.000 member bergabung, 13.000 visitor Hetero Space, 5.00 komunitas lokal, 300 program,1.000 event, 15.000 UMKM, 2.500 startup, 100 perusahaan serta 250.000 orang mendapat benefit.”
Keberhasilan ini, tambahnya, sebenarnya tidak lepas dari adanya pelatihan secara terus menerus yang dilakukan oleh berbagai konsultan serta mentor yang sesuai bidangnya.
” Pelatihan manajemen berjenjang yang kita lakukan sampai dengan pelatihan tiga level. Ada lima macam pelatihan dan levelnya tiga. Jadi kalau lulus satu, Maka baru boleh naik ke dua. Kalau satu tidak lulus, Maka tidak boleh. Itu artinya tidak naik kelas,” kata Ganjar.
Dalam pelatihan ini, pelaku UMKM dilatih agar mampu mengikuti perkembangan usaha dan perekonomian saat ini, sehingga lebih efektif dan dapat bersaing di dunia usaha.
Terdapat tiga materi utama pada level pelatihan ini. Level pertama, membahas manajemen pemasaran, materi kedua mengenai operasional dan SDM. Ketiga, menekankan materi mengenai usaha dan keuangan
Masing-masing materi di setiap pelatihan leveling diikuti sebanyak 5 angkatan yang dibagi ke dalam 3 level. Setiap angkatan terdiri dari 25 peserta. Pelatihan digelar selama 4 hingga 5 hari di berbagai kota atau kabupaten di Jateng.
” Inilah para konsultan kita ajak untuk mengembangkan, sehingga wawasan bisnis dan mindset para pelaku UMKM kita meningkat,” katanya.
Kesuksesan membina ratusan ribu UMKM, lanjutnya, berkat dukungan Pemkot dan Pemda yang ada di Jateng. Selain itu, juga menggandeng berbagai bank, lembaga keuangan non bank, platform e- commerce hingga maketplace dalam upaya mengembangkan UMKM.
” Dari sinilah mulai banyak UMKM naik kelas, banyak juga mereka ekspor, bahkan beberapa diantaranya mulai dilirik luar negeri. Di sinilah kemudian beberapa UMKM bagus kita kurasi,” tutur Ganjar.
Meski demikian, untuk mendukung pengembangan UMKM menjadikan Pemprov Jateng sebagai off taker alias pembeli produk dalam negeri. Terbukti sebanyak Rp 2,4 triliun dibelanjakan Pemprov Jateng untuk membeli produk UMKM pada tahun 2022.
” Karena kita percaya bahwa UMKM yang kita bina, dan produk yang di dampingi akan menghasilkan produk yang berkualitas. Tetapi kadang kita perlu menstimulus mereka, karena kita pemerintah tidak hanya menjadi kurator, menjadi pendamping mereka, tapi juga off taker mereka,” kata Ganjar.
Meski begitu, UMKM yang sudah naik kelas betul- betul secara optik kelihatan bagus. Artinya, kurasi – kurasi yang selama ini dilakukan cukup berhasil tinggal kita mencarikan pasar, agar jualan mereka lebih laku termasuk pelatihan digitalnya.
Sementara hadirnya UMKM Shopee diharapkan menjadi solusi bagi UMKM yang kurang mengerti dan memahami peluang yang ada di platform digital. Dalam kampus ini para UMKM bisa mengerti cara jualan online kepada konsumen dan cara berjualan yang menarik. Kita berharap UMKM bisa semakin tangguh dalam mempromosikan barangnya.
” Peran marketplace semacam ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, bagi UMKM yang belum mengerti bisa datang ke tempat ini dan gratis,” pinta Ganjar waktu itu.
Ekosistem Digital UMKM
Direktur Shopee Handhika Jahya mengatakan, Shopee mempersiapkan 4 kampus lain di Kota-kota di Jawa Tengah. Empat kampus UMKM Shopee ini didirikan di pusat- pusat UMKM untuk menjangkau titik sentra UMKM Jawa Tengah.
Ke depan, dengan hadirnya kampus UMKM Shoppe ini diharapkan dapat semakin memperkuat ekosistem digital UMKM di Jateng. Setidaknya sebanyak 700.000 UMKM Jawa Tengah akan go digital secara keseluruhan.
” Kami menginginkan UMKM di Jawa Tengah naik kelas. Tidak hanya go digital tapi juga berpotensi menembus pasar ekspor,” kata Handhika bersamaan dengan ditanda tanganinya kesepakatan antara Shopee dengan Pemprov Jateng.
” Perjanjian kerja sama Shoppe dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat UMKM melalui pembinaan yang berkelanjutan.”
Meski demikian untuk menunjang bisnis pelaku usaha UMKM terhadap produknya, harus mendapat perlindungan merk yang dihasilkan dari HAKI. Hanya, adanya merk yang melekat dalam produk UMKM bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Antara lain identitas produk, promosi dagang, jaminan kualitas serta keaslian merk yang terdaftar.
“Untuk meningkatkan penjualan dan perlindungan produk UMKM melalui pendaftaran merk,” ujar Dian Latifiani Dosen Fakultas Hukum Unnes Semarang dalam melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM.
Selain harus memiliki hak paten produk dalam hak kekayaan intelektual (HAKI), juga diperlukan produk halal yang dikeluarkan dari Kemenag yang sebelumnya dikeluarkan oleh MUI. Produk halal untuk pelaku UMKM ini benar-benar dijamin kualitasnya. Bagi yang ingin cari produk halal di Kota Semarang, silahkan datang ke Galeri Halal Jawa Tengah di Gedung Despra ( Dekranasda dan Pramuka) jalan Pahlawan Semarang, yang baru diresmikan Pejabat Ketua Dekranasda Jateng, Shinta Nana Sudjana.
” Beragam produk unggulan halal tersedia, mulai dari produk kain batik, fesyen siap pakai maupun kudapan beraneka rupa,” kata Shinta.
Menurutnya, galeri halal ini memuat produk dari 125 UMKM yang menempati ruang pamer dan belanja berkat dukungan dari Bank Jateng Syariah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, Dekranasda dan Pemprov Jateng.
” Dari Jumlah UMKM ini terdapat 252 Jenis dengan 877 produk yang dapat dibeli oleh masyarakat,” ujar Shinta saat peresmian Galeri Halal, Jumat (6/10/2023).
Shinta mengatakan, Galeri Halal ini diharapkan menjadi destinasi bagi ASN atau masyarakat yang berada di Kota Semarang. Untuk mewujudkan Pemprov Jateng bekerja sama dengan biro travel dan pelaku wisata mempromosikan tempat tersebut.
” Ayo kunjungi Galeri Halal Jawa Tengah di Gedung Despra. Banyak produk unggulan yang halal di sini, mulai pakaian, makanan, tas dan sebagainya,” bebernya.
Berbeda apa yang dialami Jenny panggilan akrab Anggraeni Cahaya Nursanti, pengusaha yang bergerak di bidang usaha menengah, mikro dan kecil (UMKM) yang bergerak di bidang usaha mebel. Usaha mebel yang dijalani sejahbtahun 2000 sampai dengan 2008 dan sempat sukses itu harus terhenti.
” Saya terlalu percaya kepada mitra kerja. Ternyata janji tak ditepati. Tak ada pembayaran untuk barang-barang yang telah saya kirim, sehingga usaha menjadi bangkrut,” kata Jenny.
Di tengah situasi seperti itu, ia mencoba bangkit lagi dengan menekuni usaha kerupuk, keripik dan peyek dengan memakai label ” Cah Segoro”. Usaha yang berlokasi di rumah di Jalan Raya Undip Teluk Awur Tahunan Jepara.
UMKM Cah Segoro memiliki produk unggulan kerupuk rajungan dengan dua varian premium melakukan pemasaran secara luring dan daring. Selain mengunggah status tentang produknya di media sosial, terutama Facebook dan Whatshap teknik marketing secara daring cukup menggembirakan hasilnya.
” Sampai saat ini pembeli dalam kota sekitar 40 persen. Sedangkan orang dari luar kota 60 persen, dimana pembayaran dilakukan sebelum barang dikirim dengan ongkos kirim ditanggung pembeli dengan jasa transport yang dipilih pembeli, ” ujarnya.
Perhatian Pemerintah
Jenny senang ketika saat ini pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap UMKM. Ia pernah menerima bantuan Rp 2,4 Juta yang langsung ditransfer ke rekeningnya. Dari uang tersebut bisa untuk memulai produk kerupuk tongkol asap. Selain itu, pemerintah memberikan fasilitas perizinan, sehingga produk-produk yang dihasilkan terdaftar dan legal.
” Hanya sampai saat ini belum pernah memanfaatkan fasilitas kredit untuk UMKM. Jadi saya mulai usaha ini dengan biaya secara mandiri,” akunya.
Pemerintah Kabupaten Jepara, katanya, beberapa kali mengadakan pasar murah untuk produk-produk UMKM belum pernah mengikutinya, karena waktu belum tepat dan pameran kurang menarik dan kurang promosi.
“Selain itu, juga belum pernah mengikuti pelatihan-pelatihan manajemen dan pemasaran UMKM yang dilaksanakan pemerintah setempat,” ujarnya.
Dia berharap, agar para pemilik UMKM di bidang makanan harus menghasilkan produk yang baik, sehat dan bersih dengan harga terjangkau. Sesama pemilik UMKM agar dapat saling membantu untuk pemasaran produk teman-temannya bukan justeru saling menjatuhkan.
“Pemerintah diharapkan ikut andil menghimbau masyarakat, agar berbelanja produk-produk lokal karya daerah sendiri. Syukur-syukur bisa memfasilitasi pemasaran sampai ke luar negeri,”pintanya.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang hadir dalam hari UMKM menekankan, pentingnya mengedepankan upaya integrasi kebijakan pengembangan UMKM dari berbagai stakeholder dalam menjawab tantangan UMKM. Sedangkan pendampingan yang dilakukan meliputi, perizinan, sertifikasi, inovasi produk, pembiayaan, akses pasar ekspor, kemitraan dalam rantai pasok industri dan rantai nilai global, konsolidasi pengelolaan logistik, serta digitalisasi untuk menyiapkan UMKM masa depan.
” Di tengah tantangan dan disrupsi akibat pandemi, penting bagi UMKM untuk tetap dapat menjalankan kegiatan usaha sambil senantiasa berinovasi. Namun sekarang sudah lepas dari pandemi tinggal kita genjot dan gas pol, “kata Teten.
Menurut Teten, selama pandemi UMKM dituntut untuk terus beradaptasi dan bertransformasi, termasuk diantaranya transformasi digital. Survey dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dari 15 setiap 100 perusahaan cenderung melakukan diversifikasi usaha selama pandemi. ” Tren perdagangan secara online juga membantu UMKM bertahan dan tumbuh selama pandemi,” ujarnya.
Menurut Teten, upaya pemulihan ekonomi terus dilakukan dari total anggaran PEN 2021 Rp 744,75 triliun, 21 persennya atau Rp 161,2 triliun dialokasikan untuk dukungan UMKM. Di antaranya adalah BPUM senilai Rp 1,2 juta untuk 12,8 juta usaha mikro serta tambahan subsidi bunga KUR 3 persen dengan alokasi anggaran sementara Rp 3,45 triliun.
Meski demikian, agenda transformasi Kementerian Koperasi dan UKM adalah transformasi dari usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi UMKM masuk kedalam rantai global dan ekspor, koperasi modern dan terdigitalisasi serta penciptaan wirausaha baru yang mapan, inovasi, berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja.
“Jadi transformasi menuju UMKM masa depan membutuhkan pendekatan berbasis ekosistem yang tidak hanya holistik dari hulu ke hilir, namun juga menyertakan inisiatif dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.(sup)
