Kotabaru, Koranpelita.com
Komisi II DPRD Kalsel menyoroti sejumlah fasilitas yang ada di UPTD Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (PBAPL) Kabupaten Kotabaru. Mulai dari masalah listrik hingga sebagian bangunan yang sudah mulai lapuk.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, berbagai fasilitas menjadi perhatian serius. Yang mana, masih ada terdapat bangunan yang dikatakan kurang memadai dalam pelaksanaan pembibitan benih ikan di UPTD milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel tersebut.
“Kondisinya memang sudah memprihatinkan. Lihat saja atapnya yang sudah mulai bolong semua, dan kami juga menemukan alat filterisasi air laut juga sudah terbilang lama sehingga perlu diganti yang baru. Terlebih, apabila ini tidak disegerakan maka berpengaruh besar terhadap pengembangan pembibitan ikan disini,” ujarnya, usai meninjau sejumlah lokasi bangunan di UPTD BPBAPL Kotabaru dalam kunjungan kerjanya, Jumat (25/8).
Tak hanya itu, persoalan belum diserahkannya aset juga menjadi alasan belum dapat dimaksimalkannya perbaikan.
“Sebenarnya kita sudah urus itu, mulai dari tahun 2019 hingga sekarang ini. Bahkan, Sekdakab hingga dinas kelautan dan perikanan dari Pemkab Kotabaru. Akan tetapi belum juga memberikan respon. Namun demikian, aset tetap menjadi perhatian kami termasuk sarana prasarananya bahkan tempat penangkaran pembibitan juga tak dapat digunakan karena atapnya yang bolong,” bebernya.
Sampai sekarang, lanjutbPaman Yani, yang akrab, disapa ini, belum ada serah terima aset antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel.
“Kondisi balai juga ada beberapa yang memprihatinkan. Mau kita ganti tetapi susah karena sampai saat ini belum ada penyerahan aset ke Pemprov Kalsel,” ungkap legislator dari Dapil VI Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kotabaru yang membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Provinsi Kalsel.
Tak sampai disitu, ia juga mengharapkan, agar PT PLN Kalselteng juga dapat memberikan perhatian yang sama kepada wilayah terujung kepulauan di Kabupaten Kotabaru.
“Kita tahu kalau ini adalah diujung pulau. Persoalan listrik juga kadang nyala kadang padam. Tentu, kami berharap untuk memperhatikan daerah ini karena rencananya bakal ada dibangun industri besar yakni pelabuhan besar skala Regional Kalimantan yang bisa saja nanti diatasi. Meski begitu, nantinya juga akan berpengaruh terhadap keberlangsungan balai ini,” paparnya.
Terkait penangkaran bawal bintang, ia berpesan, Balai PBAPL Kotabaru harus benar-benar serius dalam pengawasan agar tak terjadi lagi pencurian dari bibit ikan tersebut.
“Tetapi Kepala BPBAPL sudah mengkondisikan supaya ada indukan baru. Treatmennya pun juga tidak mudah sehingga perlu ekstra, di mana bibitnya itu asli dari Taiwan. Nah, soal pencurian sudah diatasi bersama dengan Pemdes dan Polsek setempat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Balai PBAPL Kotabaru, Akhmad Baihaki, menyebut, alasan terjadinya pencurian ikan (bawal bintang) memang saat ini kondisi rumah jaga yang dimiliki kondisinya juga tak layak ditinggali. Sehingga, perlu mendapatkan perhatian serius.
“Petugas di sana juga kesusahan. Sehingga, kondisi ini yang dimanfaatkan orang yang tak bertanggungjawab untuk melakukan itu dan jangka panjangnya kami juga sudah bekerjasama dengan kepolisian ditambah lagi masalah itu sudah selesai. Selanjutnya, kami akan memperbaiki fasilitas rumah jaga dipenangkaran,” tuturnya.
Diakuinya, kondisi listrik di daerahnya memang sering padam. Apalagi, datangnya hujan deras hingga cuaca ekstrim sering menjadi kekhwatiran mereka dalam menjalankan tugas. Terlebih, juga mempengaruhi kondisi keberlangsungan bibit ikan.
“Itu sangat mengganggu kegiatan pembudidaya. Kita ketahui, listrik sangat berpengaruh besar terhadap aktivitas produksi di sini,” jelasnya.
Dia turut berterima kasih atas kunjungan yang dilaksanakan. Terlebih, ini menjadi momen perhatian dalam mendorong sektor ekonomi melalui pengembangan pembibitan perikanan di kepulauan Kabupaten Kotabaru.
“Kami sangat senang sekali karena Paman Yani mau melihat langsung kondisi balai di sini. Berharap juga, beliau bisa membantu tadi sempat melihat bagaimana sarana prasarananya. Karena selama kurang lebih 20 tahun kita hanya bisa melakukan pemeliharaan rutin dan untuk rehab bangunan kami tak lakukan hal itu disebabkan belum adanya penyerahan aset,” pungkasnya. (pik).