www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Wahyudi Rahman SE MM berharap, hasil reses berupa masukan dan aspirasi masyarakat yang mereka peroleh di tiga masa sidang tahun ini nantinya bisa diakomodir menjadi program pokok-pokok pikiran (Pokir) yang ada di DPRD menjadi program program kerja pemerintah provinsi.
Hal itu diungkapkan Wahyudi Rahman, usai melaksanakan kegiatan reses yang dimulai 17-24 Oktober pekan tadi di dua wilayah yaitu, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Hulu Sungai Tengah (HST), provinsi setempat.
“Saya berharap hasil reses ini bisa jadi pokir DPRD untuk program-program kerja Pemprov Kalsel,” ujar Wahyudi Rahman, kepada wartawan di Banjarmasin, Senin, (25/10/2021).
Politisi PDI-P ini menyebutkan, selama turun kemasyarakat khususnya di basis IV wilayah pemilihnya, dia juga melakukan koordinasi bersama koleganya sesama anggota DPRD yang ada di Kabupaten.
Karena anggota DPRD Kabupaten juga memiliki program kerja masing-masing dengan ranah dan kewenangan kabupaten.
Sehingga aspirasi masyarakat yang ditampung memang masuk ranah provinsi maka dirinya juga akan mengupayakannya di tingkat provinsi.
Sebaliknya, jika ranah kabupaten, maka dirinya cukup menyampaikan kepada rekan wakil rakyat mereka yang ada di kabupaten.
Terkait aspirasi masyarakat yang masuk, Wahyudi menyebut cukup banyak, dan mungkin tak beda jauh dengan kabupaten lain, yaitu disektor pertanian, peternakan dan prikanan.
Pada prinsipnya, dengan adanya pemulihan prekonomian, seharusnya pemerintah provinsi dan kabupaten lebih berimbang terhadap infrastrutur pertanian, prikanan dan peternakan.
Sebab, terlepas dari permintaan masyarakat yang ada dilahan basah yang meminta alat-alat seperti combine harvester atau mesin penuai, perontok dan menampi. Pada lahan kering juga harus ada peralatan penunjangnya seperti disektor perhubungan.
Dia juga membeberkan, saat kegiatan sosialiasi perda sebelum kegiatan reses dirinya pernah menyambangi kantor-kantor desa.
“Saya sarankan kedepan, hendaknya potensi pendapatan desa itu bisa diupayakan melalui BUMdesma. Misalnya dengan konsultasi ke PMD, maka desa-desa boleh untuk menganggarkan peralatan semacam combine itu. Artinya pengelolaan bersama dengan beberapa desa dan pemasukannya untuk desa itu sendiri,” saran Wahyudi Rahman yang juga Sekretaris Fraksi PDI-P di DPRD Kalsel ini. (pik)
