Bermitra dengan Media, Ahmad Luthfi  Komitmen Wujudkan Keterbukaan Informasi Publik

SEMARANG,KORANPELITA.Com– Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi kembali menyatakan komitmennya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan kerjanya.

Ia juga memerintahkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng, untuk terbuka terhadap progres pembangunan di wilayahnya. Sebab, keterbukaan informasi merupakan hak publik yang semua orang boleh tahu.

“Saya perintahkan semua terbuka, jangan ada yang ditutupi. Harus terbuka, blakotang. Tidak hanya untuk wartawan, tetapi masyarakat boleh boleh tanya. Di situ ada akuntabilitas keterbukaan informasi publik yang harus diketahui oleh masyarakat,” kata Luthfi dalam acara silaturahmi dan buka bersama bersama para wartawan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang Selasa, 10 Maret 2026.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekreteris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jateng Setiawan Hendra Kelana, perwakilan Bazas Jateng, sejumlah kepala OPD, serta para wartawan.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi kembali menegaskan komitmennya menggandeng insan pers untuk berkolaborasi membangun Jawa Tengah. Tentunya sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Secara khusus, ia mengatakan bahwa masukan dan kritik dari wartawan dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka bersama membangun Jawa Tengah.

“Media juga memiliki peran untuk melakukan pembangunan. Tugas jurnalis sama dengan kita (pemerintah), dalam rangka untuk mendidik dan membangun masyarakat,” kata Luthfi.

Jurnalis Mempunyai Tugas yang Sama dengan Pemerintah 

Sementara itu, Ketua PWI Jateng Setiawan Hendra Kelana mengatakan, jurnalis memiliki tugas yang sama dengan pemerintah, yaitu memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Perjuangan tersebut dilakukan dengan berbagai hal, seperti lewat tulisan, foto, video, dan sebagainya.

“Kita memiliki kewajiban itu. Dalam menjalankan profesi, kita memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik, pun berhak untuk mendapatkan informasi dari para narasumber,” katanya.

Menurut Iwan, jurnalis juga punya cara bagaimana agar informasi itu bisa tetap tersampaikan kepada masyarakat secara utuh. Sejatinya informasi itu memang harus transparan, tetapi transparan itu bukan berarti telanjang. Harus ada chek and recheck kepada stakeholder atau mitra.

“Kolaborasi Pemprov dengan wartawan menjadi hal tidak terpisahkan. Ketika bagus kita sampaikan bagus, kalau ada kritik kita sampaikan juga dengan memberikan solusi. Media juga menjadi part of solution,” paparnya.(sup*)

About suparman

Check Also

MPWK FT Unissula Ajak Mahasiswa Berpikur Solutif Atas Banjir, SMART CITY dan PENATAAN RUANG

Semarang,KORANPELITA.Com– Program Pascasarjana S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (MPWK) Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Pertanyaan Keamanan *Batas waktu terlampaui. Harap selesaikan captcha sekali lagi.

Eksplorasi konten lain dari www.koranpelita.com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca