Ambil Jalan Tengah, Agar Ibadah Tetap Berlangsung. Muhammad Abadi : Semoga kita Lulus dalam ujian Kesabaran

Sampit, koranpelita.com

M. Abadi ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur ( Kotim) Provinsi Kalteng,dalam pers releasenya yang dikirim via WA, Rabu (7/7) menegaskan,

SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 17 TAHUN 2021
TENTANG
PENIADAAN SEMENTARA PERIBADATAN DI TEMPAT IBADAH, MALAM
TAKBIRAN, SHALAT IDUL ADHA,
DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN QURBAN TAHUN 1442 H/2021 M
DI WILAYAH PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT.

yang dikeluarkan oleh kementrian agama republik Indonesia

Menanggapi surat edaran tersebut, Muhammad abadi menyarankan, Kemenag agar bisa membuat surat edaran ulang untuk pelaksanaan sholat idul adha dengan melihat eskalasi paparan Covid-19 di tengah masyarakat.
Karena hingga saat ini bahwa belum ada yang bisa melihat kondisi besar kecinya perbedaan pnyebaran covid-19 terhadap masyarakat yang berkumpul melaksanakan kewajiban syariat agama dan ketika masyrakat berkumpul di pusat perbelanjaan atau pun di tempat wahana hiburan mestinya kementrian agama melakukan upaya bagaimana masyrakat masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang di anut masing-masing kerna mengingat UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
1945

Pasal 29
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 31
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENT ANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

KOVENAN INTERNASIONAL
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK
Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A
(XXI)
Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatangan,
Ratifikasi dan Aksesi

Pasal 18
1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini
mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas
pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama
dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan
agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan
pengajaran.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1999
TENTANG
HAK ASASI MANUSIA

Pasal 22
(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya
dan kepercayaannya itu.

Sehingga kami berharap terhadap masa depan para remaja apabila selalu berkumpul di pusat keramaian akibat adanya laranggan berkumpul di rumah ibadah yang merupakan bagian pondasi dari kehidupan manusia adalah mlaksanakan kewajiban perintah agama yang di anut masing masing.(Rag).

About koran pelita

Check Also

Heru : Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Harus Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan

Palangka Raya, koranpelita.com Pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang menimbulkan kerumunan mendapat perhatian dan masukan dari Tokoh …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *