www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com
Merespon fakta banjir dahsyat yang melumpuhkan sejumlah Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatam (Kalsel) sejak sepekan hingga kini berlangsung, dua pejabat dari institusi penting, yaitu Balai Sungai Wilayah (BSW) Kalimantan III dan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Kalsel, sama-sama menyatakan sikap serius.
Kepala BSW Kalimantan III, Fikri Abdurahman menyatakan kedepan pihaknya akan mendesain pengendalian banjir secara menyeluruh mulai dari Sungai Martapura hingga Sungai Barito.
“Kedepan nanti kita akan coba mendesain pengendalian dari Sungai Barito sampai Sungai Martapura,” kata Fikri Abdurahman usai meneken MoU dengan Kejati Kalsel, di Banjarmasin, Selasa (19/1/2021).
Untuk realisasi itu lanjut dia, dukungan alokasi dana pusat secara keseluruhan cukup banyak, termasuk sedikit dana reguler untuk Sungai Martapura. Selain itu ada pendanaan untuk renovasi Waduk Riam Kiwa yang mengaiir ke Pengaron dan Matraman, yangmana pula kini Sungai Riam Kiwa merupakan salahsatu penyebab masalah.
“Berkat dorongan beliau (sambil menunjuk anggota Komisi VI DPR, Rifqinizami Karsayuda ywng berdiri disampinya) Sungai Riam Kiwa sebentar lagi akan dibangun,” Tegas Fikri.
Disinggung aksi nyata balai sungai merespon musibah banjir sepekan ini, Fitri Abdurahman menegaskan pihaknya sejak awal sudah melakukan koordinasi tanggap darurat penanggulanagn banjir bersama Sekdprov, Gubernur dan dinas PUPR Kalsel dan tim penangulangan bencana dengan menurunkan banyak peralatan untuk penangan secara darurat seperti jembatan kolom-kolom sungai maupun Waduk Takisung termasuk Barabai yang kini masih renov.
Anggota Komisi VI DPR RI membidangi infrastruktur dan pembangunan, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, secara keseluruhan Kemen PUPR RI memerima anggaran APBN 2021 sekitar Rp 150 Triliun.
Kemudian dalam minggu-mingu ini juga Komis VI diminta untuk menyetujui relokasi anggaran untuk kebutuhan vaksin corona.
Untuk Kalsel lanjut Rifqi, anggaran tersebut naik cukup signifikan, tetapi terbagi atas dua bagian.
Pertama alokasi untuk penyelesaian kewajiban proyek-proyek yang belum terselesaikan di tahun 2020 akibat covid-19.
Kedua, alokasi untuk program reguler di 3 balai dan 1 Satuan Kerja (Satker) dengan total hampir sebesar Rp 3 Triliun.
“Angka itu belum termasuk alokasi penanganan bencana dihadapan kita. Karena itu saya dengan kewenangan konstitusional saya, bersurat langsung kepada Presiden Jokowi dan saya antar sendiri. Alhamdulilah diterima, dan Meneri PUPR juga diperintahkan datang ke Kalsel,” tegas Rifqinizamy.
Wakil rakyat dari Fraksi PDI-P yang duduk di pusat ini menambahkan, semua mitra kerja komisi-nya turun dan bekerja keras untuk mengkaji seperti apa agar proses recoveri infrastruktur ini bisa berjalan cepat dan anggaranya tentu harus disiapkan.
Kepala Prasarana Wilayah Pemukiman Kalsel, Dardjat Widjunarso berharap kedepan masyarakat lebih sadar terutama untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mengikuti garis sepadan sungai.
“Banyak bangunan rumah, toko, dan kios berdiri disaluran sungai. Akibatnya sungai mampet” kata dia.
Kedepan, mesti waktu ulangnya sekitar 50 tahun lanjut dia, ini tetap jadi pelajaran bersama agar masyarakat lebih tertib mengikuti aturan.(Ipik)
