www.koranpelita.com Jernih, Mencintai Indonesia
Related Articles
Banjarmasin, Koranpelita.com.
Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Kalimantan Selatan (Kalsel) Irjen Pol Rikwanto, menegaskan Polri dan TNI tetap memantau suasana dan kondisi keamanan pasca Pilkada di Kalsel. Termasuk adanya “gerakan penggalangan dana”untuk perkara sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kalsel 2020 oleh kubu pasangan calon (Paslon) tertentu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal itu disampaikan Rikwanto, dalam
Rapat Koordinasi Forkopimda Kalsel, di Banjarmasin Jumat (18/12/2020) malam.
Menurut dia, untuk bersengketa di MK itu tidak mengeluarkan biaya alias gratis. Karenanya jika ada paslon yang bersengketa di MK jangan libatkan masyarakat, dan bersengketalah dengan cara bijak.
Terlebih sebelum dan sesudah pencoblosan pihak-pihak paslon sama-sama menyepakati deklarasi pilkada damai secara bersama untuk turut menjaga suasa Kalsel tetap kondusif.
“Jangan libatkan masyarakat, sehingga warga Banua tenang, karena yang terpilih merupakan pilihan masyarakat Kalsel,” tegas Rikwanto.
Tak hanya Kapolda. Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah, tegas menambahkan, proses penghitungan suara pilkada dengan melibatkan para saksi sudah selesai dan tuntas.
Dalam pesta demokrasi menurutnya pasti ada yang menang dan kalah. Sehingga ditekankan kedua pihak untuk berbesar hati dan menahan diri.
“Paslon yang unggul jangan sombong, jangan menjelekkan lawan. Mari kita sikapi bahwa kita bersaudara. Selanjutnya, bagaimana kita membangun sesuai visi misi yang disampaikan pada saat kampanye,” kata Danrem.
Bagi pihak yang kalah, Firmansyah berpesan untuk legowo. Sikap legowo menurutnya merupakan sikap kenegaraan. Namun, jika terdapat pihak yang masih merasa kurang menerima hasil dipersilahkan menempuh mekanisme lain yang sesuai dengan peraturan.
“Silahkan kumpulkan bukti data fakta yang ada, silahkan sengketa di MK, namun himbauan kami dalam pelaksanaan sengketa karena tempatnya dilaksanakan di Jakarta jangan libatkan lagi masyarakat Kalsel. Sebab, kewajiban masyarakat sudah dilaksanakan, mereka punya hak pilih hak politik dan sudah digunakan 9 Desember lalu.
Masyarakat jangan dibawa-bawa lagi dalam sengketa politik ini. Cukuplah elit politik saja yang berseteru jangan buat situasi yang menimbulkan riak yang tidak perlu. Kita perlu situasi damai dan kondusif agar roda perekonomian kita dapat bergerak lebih baik lagi,” pungkas Danrem.
Rakor Forkopimda yang digelar malam itu berkaitan pasca pelaksanaan pilkada serentak dan persiapan menghadapi libur panjang akhir tahun dan dihadiri sejumlah undangan.
Sebagai pembicara, Ketua KPU Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Kapolda Kalsel, Danrem 101/Ant, dan Plt Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar. (Ipik)
